Kabar NasionalKabar DaerahKabar ParlemenKabar Karya KekaryaanKabar Sayap GolkarKagol TVKabar PilkadaOpiniKabar KaderKabar KabarKabar KabinetKabar UKMKabar DPPPojok Kagol Kabar Photo
KABAR KADER
Share :
Tampung Aspirasi Guru Honor, Fraksi Partai Golkar DPRD Riau Gelar Audiensi dengan BKH
  Irman   11 November 2021
Tampung Aspirasi Guru Honor, Fraksi Partai Golkar DPRD Riau Gelar Audiensi dengan BKH

Kabargolkar.com - Partai Golkar DPRD Riau menerima audiensi Badan Kesatuan Honorer (BKH) yang merupakan bagian dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Riau, Senin (8/11/2021) silam.

Dalam audiensi itu, ada beberapa persoalan yang disampaikan oleh Ketua BKH dibawah kepemimpinan Eko Wibowo. Terutama persoalan penghasilan yang masih jauh dibawah Upah Minimum Rakyat (UMR).

Ketua Fraksi Partai Golkar Riau, Karmila Sari, mengatakan, pihaknya mendorong supaya semua guru honorer di Riau harus memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) supaya para guru honor bisa terdata. Sebagai wakil rakyat yang duduk di DPRD Provinsi, lanjut Karmila, pihaknya hanya memiliki kewenangan di tingkat SMA/SMK. Karena, untuk tingkat SD dan SMP diserahkan kepada kabupaten kota. "Kita mengusulkan supaya guru honor punya NUPTK, supaya keberadaan mereka jelas, sehingga ketika ada bantuan, penyaluran bisa lebih mudah," kata Legislator Dapil Rokan Hilir ini, Rabu (10/11/2021).

Selama ini, para guru honor menggantungkan bantuan dari Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda), dan dalam penyalurannya ada yang lewat Bank Riau Kepri dan ada yang lewat tunai. "Kita berharap agar lewat BRK saja, supaya tepat waktu dan ada catatan penyaluran," tuturnya.

Lebih jauh, keberadaan guru honorer, menurut Karmila masih sangat dibutuhkan, terutama di daerah-daerah yang jumlah guru PNS masih sedikit sekali. "Karena mereka (honorer) rata-rata orang tempatan, tentu tidak perlu biaya tambahan seperti transportasi. Jadi, mereka bisa fokus mengajar anak-anak, karena anak-anak itu kan orang tempatan juga," tambahnya.

Terakhir, para guru honor mengeluhkan ketiadaan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang hanya merekrut guru di 11 kabupaten kota saja, sementara di Pekanbaru tidak ada. "Iya, itu juga jadi keluhan, ini juga berkaitan dengan tenaga guru, kalau di Pekanbaru ini kan guru PNS sudah banyak, namun di 2022 Disdik Riau sudah mengusulkan ke kemenPAN untuk diadakan juga di Kota Pekanbaru," tutupnya. Hadir dalam audiensi tersebut Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Riau, Parisman Ihwan dan Anggota Fraksi, Ramos Teddy Sianturi dan Tenaga Ahli Fraksi, Ikhsan.

Kabar Golkar adalah media resmi Internal Partai Golkar. kami memberikan layanan media online, media monitoring dan kampanye digital politik untuk Partai Golkar dan seluruh kadernya.
About Us - Advertise - Policy - Pedoman Media Cyber - Contact Us - Kabar dari Kader
©2023 Kabar Golkar. All Rights Reserved.