kabargolkar.com, DENPASAR - Usulan eksekutif untuk menyiapkan anggaran insentif kepala desa se Bali tahun 2022, Partai Golkar melalui Fraksi Partai Golkar Provinsi Bali mendukung sejak awal dan dikawal dalam pembahasan-pembahasan RAPBD sampai dengan disahkannya APBD 2022 Provinsi Bali. Ungkap Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali, Nyoman Sugawa Korry dalam rilisnya, Senin (10/1/2022) di Denpasar.

Hal ini dikatakan Sugawa Korey yang juga selaku Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali, dilandasi pertimbangan beratnya tugas-tugas para kades dalam penanganan Covid-19 di desa-desa bersama dengan bendesa adat.

“Para kades telah bekerja maksimal di pelosok desa. Untuk insentif kepada bendesa juga kami sepakati melalui bantuan desa adat,” sebutnya.

Namun, usulan yang belum terpenuhi akibat dari keterbatasan anggaran adalah insentif untuk perangkat desa. Tahun 2023, pihaknya berharap insentif untuk perangkat desa bisa dianggarkan, karena ia berpandangan, bahwa perangkat desa adalah ujung tombak pelayanan di pelosok desa, serta pelaksana terdepan atas program-program pemerintah maupun program-program pembangunan di desa.

“Tentang berapa besarnya insentif yang diberikan, sangat tergantung dari kemampuan anggaran pemerintah Provinsi Bali. Kami bersama sama dengan fraksi-fraksi lainnya akan berkomunikasi dan mendiskusikan terkait dengan upaya mewujudkan insentif tersebut,” pungkas Sugawa Korry.