JAKARTA, 4 September 2026 — Anggota Komisi V DPR RI
Fraksi Partai Golkar, H. Aprozi Alam, mendorong pemerintah pusat dan daerah mengubah paradigma penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dari respons pemadaman menjadi kesiapsiagaan berbasis infrastruktur.

“Karhutla tidak boleh lagi hanya dilihat sebagai persoalan memadamkan api. Karhutla adalah persoalan ketahanan daerah, kesiapan infrastruktur, dan kecepatan negara merespons risiko sebelum berkembang menjadi bencana,” kata Aprozi saat menyampaikan materi bertajuk “Siaga Sebelum Asap: Strategi Daerah Bangun Infrastruktur Tahan Karhutla” di hadapan peserta Golkar Internship Student (GIS).

Menurut data Kementerian Kehutanan, luas karhutla nasional sepanjang Januari–Juli 2026 telah mencapai sekitar 202.004 hektare. Sementara itu, sistem SiPongi mendeteksi 1.370 hotspot berkepercayaan tinggi secara nasional pada 1 September 2026. Jumlah tersebut turun menjadi 805 titik pada pemantauan 2 September, menunjukkan bahwa kondisi hotspot dapat berubah cepat dan membutuhkan pemantauan secara terus-menerus.

Aprozi mengingatkan bahwa hotspot merupakan indikasi anomali suhu permukaan yang tetap memerlukan verifikasi lapangan. Namun, tingginya jumlah dan luas sebarannya menunjukkan bahwa ancaman karhutla harus dihadapi secara serius.

“Karhutla bukan hanya persoalan Sumatera atau Kalimantan. Risikonya tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Karena itu, kita tidak boleh menunggu asap untuk mulai siaga,” tegasnya.

Aprozi menjelaskan bahwa pemerintah memang tidak dapat menghentikan musim kemarau maupun El Niño. Namun, pemerintah dapat mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas daerah melalui pembangunan infrastruktur yang tepat.

Ia mengusulkan lima infrastruktur utama yang perlu diperkuat di wilayah rawan karhutla.

Pertama, infrastruktur sumber air berupa embung, sumur, tandon, kolam retensi, jaringan pompa, dan titik pengambilan air yang dipetakan secara jelas sebelum musim kemarau.

“Jangan sampai ketika kebakaran terjadi, persoalan pertama yang dihadapi petugas justru: airnya di mana?” ujarnya.

Kedua, pembangunan dan pemeliharaan jalan akses darurat, jalur operasional, serta titik logistik yang memungkinkan kendaraan pemadam dan personel menjangkau lokasi kebakaran dengan cepat.

Ketiga, penguatan sistem peringatan dini dengan mengintegrasikan informasi cuaca, kekeringan, arah angin, dan risiko kebakaran dari BMKG ke dalam tindakan operasional pemerintah daerah.

“Tantangan kita adalah mengubah early warning menjadi early action. Ketika risiko tinggi terdeteksi, patroli, personel, pompa, dan sumber air harus langsung disiagakan,” jelas Aprozi.

Keempat, menjadikan desa penyangga hutan sebagai garis pertahanan pertama. Desa rawan perlu dilengkapi pos pemantauan, alat komunikasi, pompa portabel, tandon air, jalur evakuasi, dan kelompok masyarakat yang terlatih.

“Desa jangan hanya menjadi penerima bantuan setelah kebakaran. Desa harus menjadi aktor pertama dalam pencegahan,” katanya.

Kelima, memastikan jalan, bandara, terminal, dan simpul transportasi memiliki fungsi pendukung dalam situasi darurat sebagai jalur mobilisasi personel, peralatan, bantuan, evakuasi, dan operasi udara.

Peran Strategis Komisi V DPR RI

Aprozi menilai Komisi V DPR RI mempunyai peran penting dalam memperkuat infrastruktur pendukung mitigasi karhutla melalui fungsi anggaran dan pengawasan terhadap kementerian serta lembaga mitra.

Kementerian Pekerjaan Umum dapat memperkuat infrastruktur sumber daya air dan akses wilayah rawan