Kabargolkar.com - Panglima Gerakan Pasukan Anti Komunis (Gepak) Daerah Istimewa Yogyakarta menanggapi pernyataan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang menyatakan anak keturunan anggota Partai Komunis (PKI) boleh mendaftarkan diri menjadi TNI. Keputusan Panglima TNI ini menuai pro dan kontra dan viral di sejumlah media sosial.

Melansir laman Krjogja.com, Sabtu (2/4/2022), Gandung Pardiman yang juga ketua DPD I Partai Golkar Daerah Istimewa Jogyakarta ini dengan tegas menolak kebijakan Panglima TNI Andika Perkasa tersebut.

Pernyataan orang nomor satu di jajaran TNI ini dianggap pertahanan TNI sudah jebol terkait masalah PKI. TNI sejak dahulu menjadi benteng pertahanan terhadap Pancasila, UUD 45 dan NKRI.

Gandung menilai anak – anak anggota partai terlarang PKI baik secara langsung maupun tidak langsung, disengaja atau tidak disengaja pasti menerima pengaruh paham ideologi komunis dari orang tuanya. Paham ideologi komunis ini akan tertanam hingga anak menjadi dewasa.

“Saya melihat PKI masih ada karena para anggota PKI yang sudah meninggal atau yang kini masih hidup tentu memberikan pemahaman mengenai ideologi komunis kepada anak-anaknya. Sehingga orang-orang yang berada di lingkaran mantan anggota PKI tentu akan terpengaruh,” ungkapnya.

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar ini mengimbau kepada Panglima TNI untuk meninjau ulang kebijakan tersebut. Gandung yakin di keluarga besar TNI yang masih aktif maupun yang sudah purna tentu banyak yang menolak terhadap kebijakan ini. Apalagi mereka yang merasakan langsung akibat perbuatan keji PKI pada tahun 1965.

Sebelumnya diberitakan, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menyatakan anak keturunan anggota PKI boleh mendaftarkan diri menjadi TNI. Keputusan yang kontrovesial ini menjadi pembicaraan hangat dan viral di sejumlah media sosial.

Ada yang menyatakan dengan tegas menolak kebijakaan tersebut karena PKI sampai saat ini masih menjadi partai terlarang di negeri ini sesuai isi TAP MPRS / XXV/ 1965. Sementara beberapa pihak menyatakan setuju dengan keputusan yang diambil Panglima TNI mengenai proses pemerimaan anggota TNI mengizinkan anak keturunan anggota PKI diperbolehkan mendaftar.