kabargolkar.com - Penjabat (Pj) Walikota Banda Aceh harus mampu memetakan dan menyelesaikan berbagai persoalan di Ibukota Provinsi Aceh. Penjabat itu, juga harus bebas dari konflik kepentingan.

Begitu kriteria Pj Walikota Banda Aceh yang diberikan Ketua DPD II Partai Golkar Banda Aceh, Sabri Badruddin.

"Penjabat walikota harus memiliki mempunyai visi dan misi yang kuat untuk kemajuan dan kemampuan mempercepat pembangunan Banda Aceh," kata Sabri Badruddin kepada Kantor Berita RMOLAceh, Kamis (26/5).

Sabri Badruddin mengatakan, Banda Aceh merupakan ibukota provinsi. Kota ini dihuni oleh penduduk yang majemuk dan heterogen.

Oleh karena itu, kata dia, penjabat walikota harus mampu memahami karakteristik, harapan dan selera masyarakat kota serta mampu memberikan pelayanan publik terbaik.

Tak hanya itu, sambungnya, penjabat walikota juga harus mempunyai komunikasi dan kerja sama dengan berbagai pihak, baik DPRK, ulama, pendidikan, dunia usaha dan Pemerintah Aceh maupun Pemerintah Pusat.