kabargolkar.com - Tenaga kontrak di Pemda rencananya akan dihapus. Hal itu tentu menambah angka pengangguran di Bali. Partai Golkar Bali bersikap untuk menolak dihapuskannya tenaga kontrak di Bali dan tetap mengusulkan agar honor tenaga kontrak dipasang di anggaran induk 2023.

Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua DPRD Bali yang juga sebagai Ketua DPD Golkar Bali, Dr I Nyoman Sugawa Korry kepada Jawa Pos Radar Bali.

Sugawa mengatakan tidak hanya tetap dianggarkan, tetapi juga Golkar menolak dan berjuang agar tenaga kontrak tidak dihentikan kontraknya.

Pandangan tersebut Golkar sampaikan di sela-sela rapat TAPD dan banggar DPRD Provinsi Bali, membahas KUA/PPAS 2023 yang dilaksanakan tanggal 5 Agustus 2023 di Ruangan Rapat Gabungan DPRD Bali.

“Sebelum solusi konkret terhadap bisa dilahirkan kepada mereka. Kami berharap, pemerintah konsisten dalam upaya penanganan dampak covid 19, dimana pemerintah selalu menyarankan kepada pihak swasta untuk tidak melaksanakan PHK agar tidak terjadi pengangguran di masyarakat,” ujar Sugawa.

Untuk itu sebelum solusi terhadap para tenaga kontrak pemda disiapkan, Golkar menolak upaya pemerintah untuk memutus hubungan kerja mereka.

Menurut Sugawa hal ini sangat penting disampaikan, dalam rangka menunjang kinerja pemerintah daerah maupun upaya meminimalisasi dampak sosial yang ditimbulkan.