kabargolkar.com - Pertanggal 3 September 2022 lalu, harga BBM mengalami kenaikan di Indonesia. Sejumlah BBM yang diumumkan naik itu adalah jenis Pertalite, Pertamax, dan Bio Solar. Hal ini, tentunya membuat sejumlah elemen masyarakat bergejolak dan mengemukakan pendapatnya.

Ketua DPD Partai Golkar Sidoarjo Adam Rusydi misalnya, dia meminta Pemkab Sidoarjo harus bisa mensinergikan sejumlah program dengan pemerintah pusat usai adanya kenaikan BBM ini. Hal itu dinilai sangat penting baginya lantaran mobilitas dan hajat masyarakat tidak lepas dari kebutuhan BBM ini.

“Langkah strategis yang harus diambil Pemkab Sidoarjo dalam penggunaan anggaran usai kenaikan harga BBM ini terkait tiga sektor. Pertama bidang kesehatan, lalu bidang pendidikan, dan bidang sosial. Ini sangat penting,” kata Adam, Selasa (6/9/2022).

Pria yang juga menjabat sebagai anggota DPRD Jatim itu menambahkan, Pemkab Sidoarjo harus bisa melakukan pengelolaan anggaran yang mempunyai keberpihakan pada masyarakat miskin. Kebijakan penggunaan anggaran itu disebutnya dengan istilah Pro Poor Budgeting.

“Maka dari itu, para anggota Fraksi Golkar di DPRD Sidoarjo ini kami instruksikan untuk mengawal berjalannya perumusan APBD Pemkab yang benar-benar pro pada masyarakat,” ujarnya.

Lebih jauh, Adam mencontohkan, terkait langkah-langkah strategis yang dimaksudkan dari ketiga bidang itu misalnya, dalam pelayanan kesehatan, dalam berjalannya program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (JKMM) harus terus digalakkan dan ditingkatkan lagi. Program JKMM ini, menurutnya, harus jadi program prioritas di PAPBD 2022 dan APBD murni 2023.

“Kalau dalam bidang pendidikan bisa dalam perbaikan gedung sekolah yang rusak, dan pembiayaan anak putus sekolah. Termasuk penyelesaian polemik kesejahteraan guru. Lalu untuk sosial, tentu berkaitan dengan sejumlah bentuk program bantuan sosial bagi masyarakat miskin,” pungkasnya.