Kabargolkar.com - Sekretaris Dewan Pakar Partai Golkar Ganjar Razuni mengapresiasi Pelaksana tugas (Plt) Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Papua Ahmad Doli Kurnia Tanjung yang dinilai telah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik dan maksimal. Pasalnya, kinerja Partai Golkar di Papua berjalan baik di bawah kepemimpinan Ahmad Doli.

Meski demikian, dia menyampaikan, pandangan Dewan Pakar perlu segera ditentukan Ketua definitif untuk lebih memaksimalkan pelaksanaan konsolidasi menjelang Pemilu 2024. Pileg maupun Pilpres untuk memenangkan Calon Presiden dari Partai GOLKAR Airlangga Hartarto sebagai Presiden 2024-2029.

“Dewan Pakar menyikapi khusus tentang konsolidasi Partai Golkar Papua, yang merupakan salah satu point, yakni; point angka 8 dari Keputusan/ Rekomendasi Rapat Pleno VI Dewan Pakar Partai GOLKAR, yaitu; bagaimana konsolidasi Partai Golkar di Papua dan Daerah Otonomi Baru (DOB) berjalan dengan efektif," ujar Ganjar., Selasa (6/12/2022).

"Khusus mengenai Papua, Dewan Pakar mengingatkan DPP supaya mendorong diselenggarakanya Musda Luar Biasa mengingat Ketua yang lama telah wafat Mei 2021, sehingga ditunjuk Plt dan dalam pandangan Dewan Pakar sudah cukup lama, serta Plt Ketua Partai Golkar Papua telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan efektif,” tambah Ganjar.

Ganjar juga meluruskan informasi yang beredar terkait penunjukan salah satu kader Partai Golkar menjadi Ketua DPD Golkar defenitif Papua oleh Dewan Pakar. Ia menegasakan, penentuan Ketua DPD Partai Golkar Papua hanya bisa dilakukan melalui Musda Luar Biasa (Munaslub) sebagaimana aturan partai.

“Perlu kami luruskan Tidak ada penunjukan Dewan Pakar terhadap Calon Ketua DPD Partai Golkar Papua, tapi hanya mengusulkan untuk mempertimbangkan adanya kader Golkar yang cukup senior dan potensial yang kebetulan menjabat sebagai salah satu anggota MRP, dan menjadi penting untuk performa etalase Partai Golkar yang terpandang dalam MRP,” tegas Ganjar.

Ia membeberkan, kewenangan Dewan Pakar Partai Golkar adalah memberikan pertimbangan, pendapat dan pikiran kepada DPP Partai Golkar, baik yang bersifat internal maupun eksternal yang bersifat strategis, diminta atau tidak diminta DPP.

“Tidak pada kompetensi kewenanganya apabila Dewan Pakar menunjuk, tetapi Dewan Pakar memberikan pertimbangan, pikiran, nasihat bagaimana sosok yang mampu memimpin, tidak dengan menyebutkan nama, tetapi lebih kepada kriteria kualitatif. Adapun soal nama, itu terserah DPP dan Musdalub, yang pelaksanan Musdalub itu disetujui DPP. Soal nama Dewan Pakar hnya memberikan kriteria. Pertimbangan Dewan Pakar, juga berdasarkan masukan-masukan dari DPD-DPD dibawahnya, sehingga layak dipertimbangkan kriteria yg diusulkan Dewan Pakar,” tutur Ganjar.