Jakarta – Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia,
menyampaikan apresiasi terhadap langkah Kepolisian Republik Indonesia dalam mengusut dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, tindakan penyadapan yang diduga melibatkan eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama dua perwira polisi lainnya tidak dapat dibenarkan.

Doli menegaskan, praktik penyadapan dalam dinamika politik memang bukan hal yang mustahil terjadi. Namun, tindakan tersebut harus tetap memiliki dasar hukum dan memenuhi ketentuan etik, terutama jika dilakukan oleh institusi yang memiliki kewenangan resmi.

"Dalam politik praktis, sadap-menyadap sangat mungkin terjadi. Persoalannya adalah apakah itu dapat dibenarkan secara etik maupun hukum. Kalau dilakukan oleh institusi yang diberi wewenang oleh negara untuk melakukan penyadapan dan untuk kebutuhan tertentu, terkait penyidikan, misalnya, tentu itu tidak akan jadi masalah," kata Doli kepada wartawan, Rabu (4/11/26).

Ia menilai penyadapan terhadap seorang presiden merupakan persoalan serius karena Presiden Republik Indonesia tidak hanya menjalankan fungsi sebagai kepala pemerintahan, tetapi juga berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus simbol negara.

"Namun, apabila penyadapan itu dilakukan terhadap seorang presiden, menurut saya itu sesuatu yang tidak bisa dibenarkan. Presiden Indonesia bukan hanya bertindak sebagai kepala pemerintahan, tapi dia juga seorang kepala negara, simbol negara," ujar Doli.

Lebih lanjut, Doli berpandangan bahwa setiap kebijakan, sikap, maupun tindakan presiden pada dasarnya diarahkan untuk menjalankan mandat konstitusi demi kepentingan bangsa dan negara serta kesejahteraan rakyat.

"Apa yang dilakukan oleh seorang presiden adalah semata untuk kepentingan negara dan bangsa. Itu adalah keyakinan konstitusional kita, yang tak terbantahkan. Jadi segala daya upaya, pikiran, sikap, kerja yang dilakukan oleh seorang presiden pasti untuk kepentingan negara, bangsa, dan rakyatnya," tambahnya.

Karena itu, Doli mempertanyakan motif di balik dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo. Ia menilai publik patut mengetahui kepentingan apa yang melatarbelakangi tindakan tersebut, mengingat presiden merupakan pemegang mandat kedaulatan rakyat.

"Lantas untuk apa kita menyadap pimpinan tertinggi kita yang sedang mengerjakan tugas mulianya, sebagai pemegang mandat kedaulatan rakyat. Untuk kepentingan siapa? Apa ada lagi kepentingan lain di atas kepentingan rakyat, bangsa dan negara? Itu pertanyaan-pertanyaan yang tentu mengusik kita," ujar dia.

Di sisi lain, Doli mengapresiasi respons pemerintah, khususnya Polri, yang dinilai telah mengambil langkah pengamanan dan penanganan atas perkara tersebut. Baginya, upaya kepolisian tidak hanya berkaitan dengan perlindungan terhadap Presiden, tetapi juga menyangkut keamanan negara.

"Oleh karena itu, tentu kita memberikan apresiasi terhadap pemerintah, khususnya Kepolisian Republik Indonesia, yang dengan sigap segera melakukan langkah-langkah pengamanan. Apa yang dilakukan oleh Kepolisian bukan hanya mengamankan Presiden, tapi juga mengamankan negara," ujar Doli.

Terkait proses hukum selanjutnya, ia meminta agar penanganan perkara sepenuhnya diserahkan kepada aparat penegak hukum. Doli juga mengingatkan pentingnya menjaga Presiden sebagai kepala negara agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

"Selanjutnya kita serahkan saja sepenuhnya kepada pihak kepolisian untuk menjalankan proses hukumnya berjalan