Kabargolkar.com – Fraksi Partai Golkar DPRD Tapanuli Selatan sangat menyesalkan banyaknya
program pembangunan di APBD dan P-APBD tahun anggaran 2022 yang gagal diwujudkan.

“Serapannya tidak maksimal. SILPA atau Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun 2022 membengkak dan diperkirakan sekitar Rp300 miliar,” kata Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Tapsel, Andes Mar Siregar, Rabu (11/1/2023).

Ini disampaikannya pada konferensi pers bersama Ketua dan Sekretaris DPD Partai Golkar Tapsel, Rahmat Nasution dan R. Boysandi Martua Pane, anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Tapsel, Zulkarnain Dalimunthe, Ali Adanan dan Derliana Siregar.

Disebutkan Andes, program pembangunan yang tidak terlaksana itu sangat berdampak buruk terhadap progres peningkatan kesejahteraan rakyat. SILPA yang besar ini terjadi karena ada dana yang menganggur (idle). Tidak ada yang diuntungkan dengan itu, malah akan merugikan rakyat.

“Fraksi Partai Golkar DPRD Tapsel berharap ini tidak terulang di tahun 2023. Bupati Dolly Putra Parlindungan Pasaribu dan Wakil Bupati Rasyid Assaf Dongoran harus fokus dalam menjalankan program pembangunan yang telah ditetapkan di APBD,” ujarnya.

Fraksi Partai Golkar, kata Andes, telah ikhlas menerima peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tapsel tahun 2022 yang di tingkat Provinsi Sumatera Utara turun posisi dari 21 ke 22 di 33 kabupaten/kota.

IPM Tapsel 70,92 berada di peringkat 22, digeser oleh Kabupaten Padang Lawas Utara dengan IPM 70,93 poin. Padahal selama lima tahun terakhir ini selalu berada di bawah Tapsel.

“Kami yakin jika kegiatan pembangunan yang ditampung di APBD dan P-APBD 2022 itu diserap dengan baik, maka capaian dan peringkat IPM juga akan lebih baik. Posisi Tapsel minimal bertahan di peringkat 21 dan tidak digeser Paluta,” jelasnya.

Terkait dengan tingkat ketimpangan pendapatan dan pengeluaran masyarakat (Gini Ratio) yang menurun atau lebih baik dari tahun sebelumnya, diapresiasi Fraksi Partai Golkar DPRD Tapsel.

Meskipun pada faktanya di tahun 2020 Gini Ratio Tapsel memperoleh skor 0,202 atau masih lebih baik dari tahun 2022 yang skornya 0,209.

“Penurunan Gini Ratio Tapsel sebenarnya masih bisa lebih baik lagi manakala program tahun 2022 kemarin itu dilaksanakan,” katanya.

Dana Insentif Daerah

Fraksi Partai Golkar telah ikhlas pada tahun 2023 ini Tapsel tidak mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) reguler, dan merupakan sejarah pertama kalinya selama delapan tahun terakhir.

Memang, DID itu tidak hanya dimaksudkan untuk penambahan pendapatan daerah saja, apalagi Tapsel kapasitas fiskalnya relatif memadai.Tetapi perolehan DID merupakan sebuah momentum evaluasi diri bagi daerah atas hasil penilaian yang diberikan lembaga pemerintah seperti Badan Pusat Statistik (BPS), BPK dan Kementerian lainnya.

DID adalah Dana Transfer Umum dari pemerintah pusat. Diberikan sebagai bentuk reward atau penghargaan kepada daerah yang pencapaian tata kelola keuangan, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik dan kesejahteraan rakyatnya semakin membaik.

Namun demikian, masih terbuka peluang memperoleh DID/Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan di tahun 2023 ini. Fraksi Partai Golkar berharap Bupati dan Wakil Bupati serius mengoptimalkan semua potensi untuk bisa mendapatkannya