Dengan demikian kata Alien, Partai Golkar akan secara serius mengawal agenda ekonomi tambang bagi kesejahteraan Petani dan nelayan di Maluku Utara, dan akan mendukung Pemerintah daerah yang mengajukan revisi atas UU Pertambangan dan UU Hubungan Keuangan Pusat dan daerah, terutama terkait Tarif dana Bagi hasil untuk Maluku Utara.