Kabargolkar.com – Fenomena sosial orang tua menyerahkan hak asuh bayinya yang baru lahir ke Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) mendapat sorotan angota DPRD Madia dari Fraksi Golkar Zubaidah Nasution.

Pada satu sisi, Zubaidah mengapresiasi langkah Pemkab Madina melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) yang cepat tanggap mengambil alih hak asuh bayi tersebut sebelum lebih lama ditelantarkan oleh orang tuanya.

Akan tetapi, pada sisi lain Srikandi Golkar ini mengkhawatirkan fenomena sosial itu menjadi hal buruk bagi masyarakat Madina.

“Pemerintah sebaiknya tidak hanya mengambil alih hak asuh bayi itu, tetapi juga melakukan kajian dan tindakan lebih jauh untuk menjawab pertanyaan kenapa sampai ada orang tua yang tega menyerahkan bagi kandungnya kepada pemerintah hanya dengan alasan tidak mampu merawatnya,” kata Zubaidah, Jumat (13/1/2023).

Jika tidak ada kajian dan tindakan yang solutif, Zubaidah khawatir kejadian serupa akan terulang di Madina. Sebab, kata dia, persoalan tersebut bukan masalah keluarga semata, tetapi sudah menjadi masalah sosial.

“Kalau hal itu dibiarkan begitu saja, nanti akan banyak wanita yang melahirkan dan langsung menyerahkan (hak asuh) bayinya ke pemerintah dengan alasan tidak mampu merawatnya. Kalau sudah begitu, mengambil hak asuh bayi yang baru dilahirkan bukan solusi yang tepat,” ujarnya.

Zubaidah menilai pemerintah harus menggerakkan seluruh potesi yang ada untuk mengantisipasi agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Misalnya, menggerakkan perpanjangn tangan pemerintah hingga ke tingkat kepala lingkungan memberikan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya bagi kaum wanita yang kerap menjadi korban.