Kabargolkar.com - Media massa arus utama memiliki peran penting sebagai penyampai informasi kebijakan pemerintah kepada publik. Begitupun sebagai perantara kritik publik kepada lembaga pemerintahan. 

Hal itu terungkap dalam acara Focus Group Discussion (FGD) Obral-obrol Inspirasi, Diskusi, Solusi bersama Anggota DPRD Surabaya dan praktisi media serta perwakilan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Surabaya, Kamis (16/2/2023). 

Agenda tersebut menghadirkan narasumber anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni memastikan keberadaan media sosial (medsos) dalam konteks industri memang berpotensi menggerus media arus utama. Seperti televisi. 

"Kecepatan menghadirkan peristiwa memang kalah jauh dari medsos. Namun dalam konteks akurasi, media arus utama tak bisa dikalahkan oleh media sosial," sambung politikus Golkar tersebut. 

Ia menjelaskan, bahwa selama ini media kerap menyampaikan data dan menjadi kritik bagi eksekutif maupun legislatif. "Kritik berarti menyelamatkan. Pers adalah pilar demokrasi, partner kita," ungkap Arif. 

Akan tetapi ia melihat media massa kerap hanya menjadi ajang klarifikasi sehingga timbul fenomena terbalik. Sebagaimana yang pernah terjadi setiap momen menuju Pilpres. Hoaks Pemilu menimbulkan polarisasi dan meninggalkan residu konflik sampai sekarang. 

"Media massa pernah hanya jadi panggung untuk mengklarifikasi satu sisi saja. Sebagaimana saat Pemilu," tandasnya. 

Padahal, semestinya fungsi pers tidak hanya menjadi media klarifikator atas kabar di media sosial. 

"Kalau media sosial itu kan telanjang tanpa aturan. Sementara pers memiliki kode etik dan standar aturan produk jurnalistik. Kami berharap justru pers itu yang memberikan pencerahan kepada masyarakat Indonesia dengan menguji kualitas isu yang muncul di medsos," ucapnya.

Jika ini dibiarkan, lanjut Arif Fathoni, medsos akan terus leluasa mengagitasi sebagai media propaganda dan disrupsi informasi tanpa filter tersebut dapat membahayakan nilai-nilai ke-Indonesiaan yang dibangun atas keberagaman. 

"Sementara di media sosial sudah tidak ada lagi norma, tata krama. Hanya ada hasutan golongan tertentu," kata dia. 

Arif menambahkan, pers sebagai pilar demokrasi memiliki tanggung jawab mencerahkan publik dan menjadi acuan literasi terpercaya di tengah banjir berita-berita bohong. 

Ia berharap besar agar pers terus mengawal setiap babakan sejarah bangsa sebagai kontrol sosial. Karena peningkatan atau penurunan kualitas demokrasi ditentukan oleh pers. Serta memiliki inovasi agar secara industri media tetap hidup. 

"Makanya kami berharap pers terus mengawal transisi demokrasi dan kehidupan sosial masyarakat kita tetap teguh pada nilai-nilai ke-Indonesiaan kita dengan cara memberikan informasi yang akurat," ujarnya.