Jakarta, 11 Juni 2026 - Forum Staf Anggota (Fosta) Fraksi
Partai Golkar (FPG) DPR RI menilai pemerintah menghadapi dilema besar dalam menjaga stabilitas harga energi nasional di tengah lonjakan harga minyak dunia dan pelemahan nilai tukar rupiah. Menahan harga bahan bakar non-subsidi seperti Pertamax memang memberikan perlindungan kepada masyarakat, namun berpotensi menimbulkan beban fiskal yang semakin berat.

Ketua Fosta FPG DPR RI, Nur Wahyu Satrio Wibowo, menjelaskan bahwa harga keekonomian Pertamax saat ini diperkirakan mencapai Rp18.869 per liter, sementara harga jual di SPBU masih berada di kisaran Rp12.300 per liter. Dengan demikian terdapat selisih sekitar Rp6.569 per liter yang harus ditanggung.

“Apabila kondisi ini terus dipertahankan, dengan rata-rata konsumsi Pertamax sekitar 30 juta liter per hari, maka beban yang harus ditanggung mencapai sekitar Rp197 miliar per hari atau hampir Rp5,9 triliun per bulan,” ujar Satrio.

Kajian Strategis Fosta FPG DPR RI mencatat bahwa tekanan terhadap APBN semakin besar akibat kenaikan harga minyak mentah Indonesia (ICP) yang pada Mei 2026 mencapai USD106,56 per barel, atau sekitar 52,23 persen di atas asumsi APBN sebesar USD70 per barel. Pada saat yang sama, nilai tukar rupiah juga mengalami pelemahan hingga mendekati Rp18.000 per dolar AS sepanjang tahun 2026.

Selain itu, total subsidi dan kompensasi energi hingga Mei 2026 diperkirakan mencapai Rp203,7 triliun, meningkat sekitar 208,2 persen secara tahunan. Angka tersebut menunjukkan besarnya beban yang harus ditanggung negara untuk menjaga stabilitas harga energi.

Namun demikian, Fosta FPG DPR RI juga mengingatkan bahwa kebijakan menaikkan harga Pertamax tidak serta-merta menyelesaikan persoalan. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, setiap kenaikan harga Pertamax cenderung mendorong perpindahan konsumsi masyarakat ke Pertalite yang harganya lebih murah.

Ketika harga Pertamax naik pada tahun 2022 hingga mencapai Rp14.500 per liter, konsumsi Pertalite justru meningkat sekitar 6,4 juta liter per hari. Pola tersebut menunjukkan adanya kecenderungan konsumen untuk beralih ke bahan bakar yang lebih murah ketika terjadi kenaikan harga Pertamax.

Kondisi ini berpotensi meningkatkan risiko subsidi yang tidak tepat sasaran. Kajian Fosta FPG DPR RI menunjukkan bahwa sekitar 63 persen konsumsi Pertalite masih dinikmati oleh kelompok masyarakat menengah ke atas. Jika perpindahan konsumsi terus terjadi, maka beban subsidi pemerintah justru berpotensi semakin besar.

Berdasarkan kajian tersebut, Fosta FPG DPR RI mencatat beberapa fakta penting:

1. Pemerintah memberikan subsidi dan kompensasi sekitar Rp6.088 per liter untuk Pertalite. Harga keekonomian Pertalite diperkirakan mencapai Rp16.088 per liter, sementara harga jual di SPBU tetap Rp10.000 per liter.

2. Konsumsi harian Pertalite pada tahun 2026 dibatasi sekitar 80.186 kiloliter per hari atau setara dengan 80,186 juta liter per hari.

3. Total subsidi dan kompensasi yang digelontorkan pemerintah untuk Pertalite mencapai sekitar Rp488,17 miliar per hari.

4. Secara tahunan, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp178,18 triliun untuk menjaga harga Pertalite tetap berada pada level Rp10.000 per liter