kabargolkar.com - Partai Golkar Deliserdang hingga kini belum juga mengerucutkan daftar Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) yang akan bertarung di Pemilu Legislatif (Pileg) 2024.

Walaupun pendaftaran ke KPU di bulan Mei 2023, namun kondisinya saat ini jumlah Bacaleg Partai Golkar Deliserdang masih melebihi kuota, atau mencapai 200 persen.

Artinya dari total 50 Bacaleg tiap parpol, saat ini masih ada 100 nama di Partai Golkar Deliserdang.

Sekretaris DPD Partai Golkar Deliserdang, Zul Amri mengakui saat ini jumlah Bacaleg di partai mereka masih mencapai 200 persen. Artinya 50 orang lagi nanti akan ada yang tersisih.

Zul mengatakan nama-nama yang akan tersisih baru akan dilakukan setelah lebaran.

"Bukan karena mau baca situasi ya, karena memang jadwalnya belum saja. Ini masih 200 persen dan nanti setelah lebaran masuk ke 150 persen. Masih adanya waktunya lagi," ucap Zul Amri, Kamis (13/4/2023).

Setelah 150, Zul Amri mengatakan langsung ke 100 persen.

Ditegaskan tidak ada bayar-bayaran dalam hal penetapan Bacaleg hingga memenuhi kuota 100 persen.

Ia menyebut siapa saja bisa melaporkan apabila mendapatkan informasi ada Bacaleg yang telah mengeluarkan uang hanya untuk dapat dimasukkan dalam daftar Bacaleg Partai Golkar di Deliserdang untuk bisa bertarung di Pileg 2024.

"Nggak ada bayar, kalau ada teman-teman yang dengar ada yang sudah (bayar), kabari. Kalau dari kita nggak ada sampai sekarang bayar. Ya bisa (dapat sanksi)," tegasnya.

Sebelumnya KPU Deliserdang telah menetapkan jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Deliserdang.

Diketahui jumlah pemilih perempuan lebih besar dibanding dengan laki-laki.

Tercatat jumlah pemilih perempuan angkanya sampai 726.826 orang, sementara untuk yang laki-laki 713.905 orang.

Tingginya jumlah pemilih perempuan sama dengan kondisi pada Pemilu 2019.

Terkait hal ini Zul Amri mengakui kalau partainya juga sudah punya konsentrasi atas kondisi ini.

Karena hal itu partai mewajibkan untuk pengurusan sampai ke tingkat desa, keterwakilan perempuan harus juga 30 persen.

"Memang sudah lama nggak ada dewan perempuan dari partai kita yang duduk. Tapi kan nggak ada pula Undang-undang mewajibkan harus 30 persen juga anggota dewan perempuan. Yang ada keterwakilan mereka saat pendaftaran harus terpenuhi," ucap Zul Amri.