kabargolkar.com - Ketua DPD Partai Golkar Boyolali Fuadi bersyukur bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa sistem pemilu tetap proporsional terbuka. Menurutnya, putusan MK tersebut masih menggunakan hati nurani.

Dengan sistem pemilu proporsional terbuka, lanjutnya, masyarakat bisa memilih langsung nama calon legislatif (caleg) sesuai keinginan masing-masing. Persaingan antarcaleg lebih adil. Apalagi pada masa pendaftaran bakal caleg dilakukan secara terbuka.

“Kalau kami, tetap menghendaki (pemilu) secara terbuka, karena begini, proses pendaftaran ini kan sudah terbuka. Lha kok mau tertutup? Ya bisa chaos nanti. Sekarang kalau bisa dengan sistem tertutup, KPU bisa dituntut oleh calon-calon anggota DPR lho, karena proses pendaftaran kita sudah pakai UU terbuka,” jelasnya, Kamis (15/6).

Fuadi menyebut, sistem Pemilu proporsional terbuka lebih fair atau adil. Masyarakat bisa memilih langsung nama-nama caleg sesuai keinginan. Sedangkan jika sistem pemilu tertutup, di dalam tubuh partai bisa terjadi gejolak.

“Contoh, diminta bergerak, nomor yang di bawah, mesti ya, mundur pasti itu. Nah sekarang ini terjadi persaingan yang bebas. Biar di nomor berapapun, kalau dia (caleg) bisa mencari massanya kan bisa tetap jadi. Lebih fair. Kalau tertutup, nanti nomor satu tok. Nanti yang lain nggak mau bekerja. Jadi Alhamdulillah MK sudah memutuskan itu. Tinggal teman-teman siap bergerak meraih suara,” bebernya.

Sementara itu, Ketua DPD PKS Boyolali Nur Arifin siap melaksanakan keputusan MK. Tidak ada perubahan pada penataan caleg PKS di Kota Susu. PKS memang lebih setuju dengan sistem pemilu proposional terbuka.

“Penataan bacaleg yang (namanua) kami setorke KPU itu sudah berdasarkan proposional terbuka,” jelasnya.

Terpisah, Ketua DPC PDI Perjuangan Boyolali Susetya Dwi Hartanta menyatakan siap menerima putusan MK. Yang pasti, bacaleg PDI Perjuangan siap menghadapi Pileg 2024.