Kabargolkar.com - Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Arif Fathoni, meminta semua aparatur sipil negara (ASN) atau PNS selalu menjaga netralitas dalam pelaksanaan pesta demokrasi.

Baik pada Pemilu hingga Pilkada, seluruh ASN harus tetap menjaga netralitas mereka.

Politisi muda Partai Golkar ini mengingatkan sikap ASN dalam Pemilu 2024.

"Kehormatan ASN itu terlihat dari kenetralannya dalam setiap pemilu maupun pilkada. Seluruh ASN dengan pangkat apa pun wajib menjaga netralitas dalam Pemilu 2024," kata Cak Toni, sapaan akrab Arif Fathoni, Selasa (26/9/2023).

Politisi muda yang juga Ketua DPD Partai Golkar Surabaya ini menandaskan bahwa menjaga netralitas ASN itu sama juga menjaga kehormatan korps pegawai pemerintah ini.

Semakin netral, maka kehormatan korps ASN semakin terjaga.

Cak Toni yang menjabat sebagai Ketua Komisi A terus mengajak ASN di Pemkot Surabaya dan jajarannya untuk menjaga netralitas, termasuk saat berinteraksi di media sosial (medsos).

Menurutnya, semua orang memiliki hak asasi untuk memiliki preferensi kesukaan terhadap figur tertentu.

Namun khusus untuk ASN, hal itu tidak boleh diaktualisasikan dalam bentuk lisan dan perbuatan.

Lisan itu, terang Toni, misalnya bercerita bahwa Calon Presiden (Capres) ini bagus, capres ini biasa, atau ASN itu memberikan like di medsos sang figur itu, karena memberi like itu berarti ASN menunjukkan ketidaknetralannya.

“Oleh karenanya, saya mengingatkan kepada ASN di Surabaya, mari kita jaga kehormatan ASN dengan berkomitmen penuh menjaga netralitasnya, baik dalam Pilpres, Pileg, maupun dalam Pilkada 2024,” tandas pria asal Lamongan ini.

Dikatakan, ASN tidak boleh ikut larut dalam ingar bingar dukung-mendukung calon.

Prinsipnya adalah bahwa ASN harus menjaga kehormatan dan netralitasnya.

Semakin ASN tidak netral, maka semakin merendahkan kehormatan ASN itu sendiri.

Toni menegaskan, ASN itu sadar atau tidak sadar, pilihan hidupnya yang memilih sebagai ASN harus disadari bahwa sebagian hak asasinya telah diambil oleh negara melalui peraturan-peraturan.

"Jadi, ASN harus netral sekalipun di medsos," tandasnya.

Sebelumnya, Anggota Bawaslu, Puadi, menegaskan bahwa semua ASN dilarang membuat unggahan-unggahan, mengomentari, membagikan, menyukai, hingga bergabung atau follow dalam grup/akun pemenangan peserta Pemilu 2024.

Anggota Bawaslu pusat ini menyebut, ASN tidak boleh menunjukkan keberpihakannya dalam Pemilu.

Soal netralitas ASN dalam pemilu ini juga sudah diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Netralitas ASN dalam Pemilu 2024.

"Prinsipnya, ASN harus netral. Artinya, ASN tidak boleh menunjukkan keberpihakannya. Salah satu bentuknya, adanya larangan memberikan like, share, dan comment di medsos peserta Pemilu (calon)," ingat Puadi.