Kabargolkar.com - Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan
Legislator DPR RI Dapil 7 Jawa Tengah meliputi Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Kebumen Bambang Soesatyo (Bamsoet) menekankan, identitas Partai Golkar tidak bisa dilepaskan sebagai partai pembangunan dengan semangat karya kekaryaan.

Berdiri sejak tahun 1964, Partai Golkar sebelumnya bernama Golongan Karya dan Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar).

Golkar pertama kali ikut Pemilu pada Pemilu 3 Juli 1971. Melalui Sekber Golkar, memperoleh 62,8 persen suara sehingga mendapatkan 236 dari 360 kursi anggota dalam DPR.

Pada Pemilu pasca reformasi, di Pemilu 1999 Partai Golkar berhasil menempati peringkat kedua dengan memperoleh 23,742 juta suara nasional (22,4 persen) serta kursi DPR RI sebanyak 120 dari 462 (26 persen).

"Di Pemilu 2019 lalu, Golkar menempati peringkat ketiga dengan memperoleh 17,229 juta suara (12,31 persen) dengan perolehan kursi DPR RI mencapai 85 dari 575 kursi (14,8 persen). Di Pemilu 2024, kita harus kerja keras memenangkan dan menjaga suara Caleg dan Capres/cawapres Partai Golkar di setiap TPS yang ada di Banjarnegara," ujar Bamsoet dalam keterangan persnya, Jumat (15/12/2023).

Dalam safari politik hari keenam di Banjarnegara, Bamsoet yang juga Wakil Ketua Umum FKPPI dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini mengukuhkan ribuan saksi di delapan kecamatan di Kabupaten Banjarnegara antara lain Banjarmangu, Madukara, Banjarnegara, Sigaluh, Bawang, Pagedongan, Klampok, dan Susukan.

Total sudah 15 kecamatan di Kabupaten Banjarnegara yang saksinya telah dikukuhkan oleh Bamsoet antara lain Kalibening, Pandanarum, Karangkobar, Wanayasa, Pejawaran, Batur, Pagentan, Banjarmangu, Madukara, Banjarnegara, Sigaluh, Bawang, Pagedongan, Klampok, dan Susukan. Sebelumnya, Bamsoet juga telah mengukuhkan ribuan saksi di seluruh kecamatan di Kabupaten Purbalingga (18 kecamatan).

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, Pemilu 2024 harus dijadikan momentum untuk menunjukan komitmen terhadap demokrasi. Pemilu 2024 adalah kesempatan dan peluang untuk meningkatkan kualitas dan integritas sebagai warga negara, dengan menggunakan hak pilih secara bijak, cerdas, dan bertanggungjawab.

"Tentunya, tanpa mengesampingkan pentingnya menjaga persatuan, kesatuan, keamanan, dan perdamaian bangsa dan negara dalam proses demokrasi yang berlangsung agar berjalan dengan baik dan sukses," jelas Bamsoet.

Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, Pemilu sebagai cerminan implementasi demokrasi bukan sekedar persoalan “menang atau kalah”, tetapi tentang upaya merawat “tenun kebangsaan” yang telah dirajut selama 78 tahun sejak Indonesia Merdeka. Maka, baik dalam pemilihan legislatif (DPR, DPD, dan DPRD) maupun pemilihan presiden dan wakil presiden, upaya untuk menjalani proses politik yang demokratis, tanpa mengumbar sentimen SARA ataupun menebar pesan-pesan kebencian, akan menjadi kunci terjaganya marwah demokrasi.

"Dalam demokrasi, kita mengharapkan partisipasi, bukan sebatas mobilisasi. Tetapi bagaimana partisipasi itu terwujud, jika publik secara kolektif tidak pernah merasa dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan penting pada berbagai level