Politikus Partai Golkar, Dito Ariotedjo mengungkapkan adanya potensi aklamasi untuk mendukung Airlangga Hartarto kembali menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Peluang itu tercermin karena para pengurus Partai Golkar di daerah mendukung Airlangga kembali menjadi ketum partai berlambang pohon beringin itu dalam Munas Golkar Desember mendatang. Pernyataan Dito disampaikan di tengah isu Presiden Joko Widodo bakal masuk ke Partai Golkar dan digadang-gadang menjadi ketua umum. "Ya potensi (aklamasi) ada, tapi tetap Golkar itu partai yang terbuka, semua proses demokrasi bisa dilakukan, tapi ya sementara kita liat bagaimana semangat daerah, kepala daerah, dan voters ini nampaknya mengerucut ingin Bapak Airlangga kembali," kata Dito di di Kantor Staf Presiden, Jakarta Pusat, Jumat (22/3/2024).

Dito bilang, percakapan mendukung Airlangga sebagai ketua umum sudah terjadi di internal, meski ada isu sejumlah nama juga digadang-gadang menjadi ketua umum. Selain Presiden Jokowi, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia pun diisukan mencalonkan diri sebagai ketum partai tersebut. "Di internal, percakapan kemarin kan sudah bertemu daerah, dan daerah sih sangat apresiasi dengan Bapak Airlangga. Dan kemarin semua daerah di Bali ada pertemuan, itu menginginkan kembali agar pada Munas Desember untuk kembali maju sebagai Ketum Partai Golkar," ucapnya. Dito membenarkan dukungan terhadap Airlangga sudah dinyatakan dalam surat pernyataan saat pertemuan di Bali tersebut. Aspirasi pengurus Partai Golkar di daerah itu pun sudah disampaikan langsung kepada Airlangga. "Ya benar, benar. Sudah disampaikan. Itu kan aspirasi daerah yang enggak bisa kita bendung," jelasnya.

Sebagai informasi, rencana mengusung Airlangga sebagai ketua umum Partai Golkar akan diputuskan secara resmi dalam rapat kerja nasional Majelis Pertimbangan Ormas MKGR pada Juli 2024. Dukungan kepada Airlangga ini mengalir di tengah munculnya isu yang menyebut Presiden Joko Widodo digadang-gadang menjadi ketua umum Partai Golkar berikutnya. Usulan agar Jokowi menakhodai Golkar salah satunya diajukan oleh anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam yang menganggap rekam jejak Jokowi merepresentasikan ideologi karya kekaryaan Partai Golkar. Namun demikian, usul tersebut nampaknya akan terbentur oleh Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar sendiri.

Dikutip dari AD/ART Partai Golkar yang diunduh dari situs resmi partai tersebut, ada sejumlah syarat yang harus dikantongi apabila seseorang ingin menjadi ketua umum Partai Golkar. Beberapa di antaranya, aktif terus menerus menjadi anggota Partai Golkar sekurang-kurangnya lima tahun dan tidak pernah menjadi anggota partai politik lain. Selain itu, orang tersebut juga harus pernah menjadi pengurus Partai Golkar tingkat pusat dan/atau sekurang-kurangnya pernah menjadi pengurus Partai Golkar tingkat provinsi selama satu periode penuh.

Melihat dua syarat di atas, Jokowi tampaknya tidak bisa maju sebagai calon ketua umum Golkar karena ia belum menjadi kader Golkar dan pernah tercatat sebagai kader partai lain, yakni PDI Perjuangan. (kompas)