kabargolkar.com - Anggota Tim Ahli Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pertimbangan Presiden
(Wantimpres) Henry Indraguna mengkritik keras pernyataan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari, yang menyatakan adanya kemungkinan penggunaan sistem proporsional tertutup untuk pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Henry mengingatkan wacana yang disampaikan Hasyim Asyari adalah langkah mundur bagi proses demokratisasi yang sudah berjalan dengan baik paska reformasi serta kemunduran bagi penyelenggara Pemilu itu sendiri.

"Apabila kembali kepada sistem proporsional tertutup, yang terjadi adalah munculnya anggota-anggota parlemen yang tidak dikenal oleh rakyat yang diwakilinya. Karena rakyat hanya memilih tanda gambar partai, dan siapa yang terpilih berdasarkan nomor urut teratas yang ditentukan oleh parpol," ujar Henry yang juga Anggota Dewan Pakar DPP Partai Golkar kepada suarakarya.id dari liburan keluarga di New York, Amerika Serikat Sabtu (31/12/2022).

Yang akan muncul, ungkap Henry adalah elit partai yang hanya dekat dengan pimpinan parpol dan tidak mengakar ke rakyat. Padahal para calon penghuni Senayan sejatinya adalah mereka yang bisa dan mampu memperjuangkan aspirasi rakyat yang mereka wakili.

"Pertanyaannya kalau mereka bisa jadi Anggota DPR RI karena kemauan elit bukan kehendak rakyat yang diwakilinya. Lalu mereka itu mewakili siapa di Senayan. Siapa yang mereka perjuangkan? Rakyat? Tentu tidak. Ini yang menjadi kemunduran bagi demokrasi di negeri ini," ketus Henry Indraguna.

Henry meyakini oligarki partai akan semakin merajalela dan hak rakyat untuk memilih langsung wakil rakyatnya jelas-jelas dikebiri.

"Dalam sistem proporsional tertutup, perjuangannya adalah bagaimana mendapatkan nomor urut kecil, kalau bisa dapat nomor urut 1. Maka, resepnya ya dekat kepada pimpinan partai. Dekat kepada rakyat tidak penting, yang penting branding partai tetap kuat di dapil," ungkap Doktor Ilmu Hukum di dua universitas ternama ini.

"Cukup hanya tokoh utama partai yang berkampanye keliling. Partai menang, caleg nomor urut 1 terpilih. Kasihan caleg nomor urut 2 yang sudah kerja keras mungkin saja tidak terpilih. Sementara nomor urut 3 dan seterusnya cuma pelengkap. Hampir tidak ada harapan untuk terpilih. Jadi istilahnya hanya untuk pantas-pantasan saja," imbuhnya.

Pengebiran Hak Rakyat

Fungsionaris Pusat Partai Golkar ini tak memungkiri bahwa sistem proporsional terbuka yang selama ini telah ditetapkan dalam pemilu-pemilu sebelumnya telah berekses kepada biaya politik yang terlampau tinggi.

Selain karena persaingan antar-caleg dan antarpartai, justru di dalam partai sendiri persaingan lebih keras lagi. Bahkan ada yang mengaitkannya dengan politik uang.

"Padahal politik uang tidak berasal dari sistem pemilu, tapi justru pada budaya politik masyarakat dan elit itu sendiri," jelas Vice President Kongres Advokat Indonesia (KAI) ini.

Menurut Henry, akan sangat relatif jika bicara politik biaya tinggi. Tergantung siapa caleg dan daerah pemilihannya (Dapil), serta campaign financing system.

"Apalagi, sekarang bisa menggunakan medsos secara gratis. Jadi biaya kampanye bisa ditekan dan tidak harus politik dikonotasikan menguras biaya sangat tinggi," ungkap Henry.

Yang jelas, kata dia, sistem proporsional terbuka menghasilkan anggota parlemen yang akuntabilitasnya kuat kepada rakyat