Ini yang berbeda dengan sistem proporsional tertutup. Seseorang bisa terpilih dan terpilih kembali, walau kinerjanya sebagai wakil rakyat tidak jelas.

"Selama dia dekat dengan pimpinan partai, dia bisa terus dapat nomor urut 1, dan kemungkinan besar bisa terpilih kembali," bebernya.

Kalau itu terjadi, yang akan tampil di DPR RI dan DPRD Provinsi, Kota/Kabupaten adalah para elit partai dan orang-orang yang jago cari muka (carmuk) kepada pimpinan partai.

"Mereka bukanlah wakil rakyat yang sejati. Kalau benar kita kembali ke sistem proporsional tertutup, itu adalah kemunduran demokrasi di Indonesia. Ibarat kucing dalam karung, rakyat disuguhkan untuk memilih wakil rakyat yang tidak dikenal," ketusnya.

Politisi Golkar yang intens membina Dapil Jateng V meliputi Kota Surakarta Kabupaten Sukoharjo, Boyolali, dan Klaten ini mengajak masyarakat untuk tetap menghendaki menggunakan sistem proporsional terbuka, yang tetap memberikan peluang bagi rakyat untuk memilih langsung wakilnya.

"Janganlah hak rakyat untuk memilih langsung wakilnya dikebiri, dengan mundur ke sistem proporsional tertutup," tegas Henry.

Seperti diketahui sistem proporsional tertutup ini pemilih hanya dapat memilih partai politik secara keseluruhan dan tidak dapat memilih kandidat atau calon legislator. Dalam sistem ini, kandidat dipersiapkan langsung oleh partai politik.

"Dalam sistem tersebut, masing-masing partai politik telah menentukan terlebih dahulu siapa yang akan memperoleh kursi yang dialokasikan kepada partai tersebut dalam pemilu. Sehingga calon yang menempati urutan di atas dalam daftar ini cenderung selalu mendapat kursi di parlemen," ungkap Henry.