12 Juli 2020
Luhut: Ekspor Kayu Harus Dilengkapi SVLK
  Muhammad Said
  24 Mei 2020
  • Share :
Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan

kabargolkar.com, JAKARTA - Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menekankan pentingnya Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dalam pengelolaan produk hutan berkelanjutan. SVLK diperlukan guna memenuhi permintaan pasar ekspor terhadap legalitas kayu berkualitas. 

Dalam rapat koordinasi (rakor) mengenai pengelolaan produk hutan berkelanjutan di Jakarta, Jumat (22/5), Luhut mengatakan, SVLK merupakan perwujudan tata kelola hutan yang baik (good forest governance) di pasar internasional, seperti Uni Eropa, AS, Jepang, Korea, Australia, dan Tiongkok. 

"Kayunya harus dikelola dengan benar, jangan sampai kita salah lagi, seperti kejadian beberapa puluh tahun yang lalu," kata Luhut dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu (23/5/2020). 

Menurut Luhut, ketentuan luas penampang kayu produk industri kehutanan juga harus dapat memenuhi permintaan negara tujuan ekspor serta meningkatkan efisiensi bahan baku dan harga jual. Plt Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenko Maritim dan Investasi, Nani Hendiarti menjelaskan, sejak SVLK diterbitkan, legalitas kayu Indonesia sudah mulai dipercaya. 

Kondisi itu, kata Nani, terlihat pada data 2013-2019 saat ekspor produk industri kehutanan meningkat. Kondisi itu mengubah citra buruk pada pengelolaan hutan di Indonesia. 

"Ekspor kayu olahan dikelompokkan kayu merbau dan nonmerbau, di mana kontribusi volume kayu merbau ini persentasenya relatif kecil dibanding dengan nonmerbau," tutur Nani. 

Dia menambahkan, kayu merbau yang berasal dari Papua dan sebagian Maluku merupakan hasil hutan primadona yang biasa disebut kayu besi. Nani Hendiarti mengungkapkan, Serikat Internasional untuk Konservasi Alam (IUCN) telah menempatkan jenis pohon merbau ke dalam kategori rentan sejak 1998. 

Atas berlakunya kebijakan saat ini, menurut Nani, optimalisasi pemanfaatan kayu meranti ukuran luas penampang kayu 4.000 mm persegi dan merbau 10.000 mm persegi nilainya masih relatif kecil. 

"Ini bisa ditingkatkan jika kita menyetujui menjadi 15.000 mm persegi," tutur dia. 

Dorong IKM 

Nani Hendiarti menegaskan, perluasan ukuran penampang kayu secara ekonomi bisa meningkatkan efisiensi pemanfaatan kayu hutan alam dan mendorong peningkatan produksi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Alam (IUPHHK-HA). Itu juga bisa mendorong ketersediaan bahan baku bagi industri kecil dan menengah atau usaha kecil dan menengah (IKM/UKM) berupa produk kayu gergajian dari 33% menjadi 45%. 

"Namun pengawasan dan pengendalian memang perlu penyempurnaan sistem dan pelaksanaan di lapangan perlu ditingkatkan," tuturnya. 

Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita yang turut hadir dalam rakor mengatakan, pihaknya mengusulkan pemberlakukan SVLK bersifat mandatori pada industri pengolahan kayu hulu dan bersifat voluntary (sukarela) pada industri pengolahan kayu hilir. 

“Kami akan mencari solusi atas prosedur dan biaya pengurusan yang panjang dan mahal,” ucap dia. 

Namun untuk perluasan ukuran penampang kayu, Menperin khawatir apabila ukuran penampang terlalu besar dan jenis kayunya diperbanyak akan mengganggu ketersediaan bahan baku dan daya saing industri hilir. 

Mudah dan Murah 

Di sisi lain, Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Bambang Hendroyono mengemukakan, pihaknya akan membuat aturan pelaksanaan SVLK yang mudah dan murah serta insentif untuk industri IKM/UKM. Menurut dia, untuk ekspor dengan dukungan V-legal tetap ada. Alhasil, yang akan memverifikasi adalah pemerintah, bukan lagi lembaga-lembaga yang selama ini banyak memakan biaya. 

"Jadi, di permen (peraturan menteri)-nya nanti kami menjamin IKM tidak ada masalah untuk ekspor, khususnya ke Tiongkok dan Korea. Kami bertanggung jawab terhadap IKM," tandas Bambang. [investordaily]

Komentar
Tulis Komentar
Kode Acak
Menyajikan berita terhangat dan terpercaya langsung melalui handphone anda
© 2020 Kabar Golkar. All Rights Reserved.