kabargolkar.com, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan Kementerian
Perindustrian terus mendorong peningkatan mutu sistem pengadaan di BUMN. Upaya tersebut diwujudkan melalui inovasi e-Procurement Academy BUMN, Tender Info Terpusat, dan peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) lewat sertifikasi gratis bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) binaan BUMN yang diresmikan dalam acara Launching Peningkatan Mutu Sistem Pengadaan BUMN di Kementerian BUMN hari Kamis (9/9/2021).
Dalam kesempatan ini, Kementerian BUMN dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) juga menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang kerja sama perluasan pasar produk UMK Binaan BUMN yang mencakup koordinasi sinergi tugas dan fungsi untuk Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) di BUMN dan Sertifikasi TKDN untuk Produk Industri Kecil binaan BUMN. Menteri BUMN, Erick Thohir dalam sambutannya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Kemenperin dan Kementerian BUMN yang mendukung terciptanya ekosistem pengadaan digital antara BUMN dengan UMK.
"Dukungan yang diberikan Kemenperin kepada kita harus sangat diapresiasi. Ini memperbaiki ekosistem kita dengan adanya Sertifikasi TKDN untuk UMKM dan juga bagaimana kita membangun digital procurement dan procurement academy," ujar Erick.
Pemerintah dan BUMN terus berkomitmen untuk menjadikan UMKM naik kelas. Dimulai dari membangun suatu ekosistem digital marketplace dengan adanya PaDi UMKM hingga adanya Sertifikasi TKDN bagi para UMKM yang menjadi mitra binaan.
Menteri Erick mengatakan, saat ini, terdapat 10.100 UMKM yang bergabung dalam PaDi UMKM dengan total nilai transaksi pada 31 Agustus 2021 mencapai Rp 10,4 triliun. "Ini membuktikan BUMN yang tadinya memiliki tender tertutup sekarang terbuka untuk para sahabat UMKM. Apalagi dengan adanya sertifikasi ini yang lebih memastikan bahwa UMKM sudah sesuai standar dan produk-produknya juga TKDN," tandas Erick.
Erick menambahkan, kolaborasi ini juga akan memberikan pengaruh positif bagi para nasabah PNM Mekaar yang kini berjumlah 10,8 juta nasabah. Menurutnya, bantuan Kemenperin dan BUMN dapat mendukung PNM Mekaar untuk menjadi bagian dari ekosistem pengadaan digital.
"Dengan bantuan Kemenperin ini akan ada semangat baru bagi Ibu-Ibu (PNM Mekaar) untuk menjadi bagian dari sebuah ekosistem yang dapat dikembangkan bersama-sama. Karena itu, terima kasih kepada BUMN yang bekerja dan mensupport transformasi sesuai yang diharapkan dari adanya procurement (pengadaan) yang kita lakukan," tandas Erick.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang menambahkan, terdapat potensi yang sangat besar terhadap belanja barang dan jasa produk-produk dalam negeri melalui BUMN. Hal ini yang menginisiasi Kemenperin untuk menandatangani MoU dengan KemenBUMN.
Dengan MoU tersebut, sebanyak 6.213 UMK binaan dari 20 BUMN akan mendapat sertifikasi TKDN. UMK yang disertifikasi merupakan pelaku usaha yang mendapatkan pinjaman pendanaan dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BUMN.
"Ini upaya pemerintah untuk meningkatkan TKDN di BUMN melalui kemitraan dengan industri kecil. Tugas kami di Kementerian Perindustrian, seperti yang disampaikan Pak Menteri dan ada di MoU, yaitu memfasilitasi sertifikat TKDN