kabargolkar.com, AMBON - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut
B. Pandjaitan bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Gubernur Maluku Murad Ismail, serta para rombongan membahas pembangunan Pelabuhan Yos Sudarso di Ambon, Maluku, Kamis (07/10/2021).

“Sepanjang itu dilakukan untuk kepentingan nasional, nggak ada conflict of interest, just do it. Nggak akan ada masalah. Kalau mau maju, kita harus ubah pola pikir dan mau kolaborasi,” ucap Menko Luhut ketika membuka rapat. Menurutnya, diperlukan kerja sama yang harmonis dan kolaboratif untuk Indonesia.

Dalam kunjungan tersebut, Menko Luhut menyebutkan bahwa Kota Ambon membutuhkan “sentuhan-sentuhan” dari pusat. “Saya kesini untuk mendengarkan permasalahan dan menentukan langkah-langkah selanjutnya yang diambil karena Ambon membutuhkan dukungan pemerintah pusat,” tegasnya.

Pembangunan pelabuhan baru di Ambon dinilai sangat diperlukan, mengingat lokasi Pelabuhan Ambon berada di daerah pusat perdagangan, pemukiman, dan fasilitas umum lainnya. Pelabuhan baru Ambon nantinya akan diintegrasikan dengan pusat kegiatan perikanan dan dirancang untuk mewujudkan Provinsi Maluku menjadi Lumbung Ikan Nasional (M-LIN). Program ini didorong agar dapat meningkatkan jumlah ekspor dan dalam jangka panjang memunculkan multipplier effect yang menyejahterakan masyarakat.

Sebagai wilayah dengan produksi ikan yang melimpah, dalam pembangunan pelabuhan baru tersebut ditemui beberapa permasalahan, seperti pelabuhan kargo dan petikemas eksisting yang akan mencapai kapasitas maksimum dalam 10-15 tahun mendatang, padatnya akses keluar dan masuk Teluk Ambon, dan perlabuhan perikanan yang telah melebihi kapasitas.

Oleh karena itu, dirancanglah pelabuhan baru Ambon yang mengusung konsep pelabuhan terintegrasi. “Pelabuhan tersebut akan dibangun menggunakan APBN dan ditambah dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha,” sebut Menhub Budi. 

Saat ini, sudah dibuat percepatan pembangunan karena proyek ini termasuk dalam Proyek Strategis Nasional. “Tetapi dalam implementasinya, kita harus rangkul Pelindo IV dalam program KPBU,” ujarnya. Rencananya, pada bulan Desember 2021 akan dilaksanakan groundbreaking pelabuhan.

Merespon hal tersebut, Gubernur Maluku pun menyampaikan bahwa tidak ada masalah. Lahan sudah selesai dibebaskan sejak adanya Peraturan Presiden mengenai percepatan pembangunan pelabuhan. “Ini pun menjadi pemantik bagi kami, pemerintah daerah, karena 3 dari 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dapat ditemukan di Maluku,” pungkasnya.

Pelabuhan ini diharapkan mampu menjadi pusat beberapa kegiatan, antara lain terminal peti kemas internasional dan domestik, terminal roro, pelabuhan perikanan, kawasan industri logistik, terminal liquefied natural gas dan pembangkit listrik. Kemudian, untuk pendanaan tahun 2022-2024 akan memanfaatkan maritime fund atau biaya dari sektor privat.

Selain itu, terkait segi lingkungan, pemerintah pusat mendorong agar nantinya pelabuhan memanfaatkan energi baru terbarukan (EBT). Dalam kesempatan yang sama, Menko Luhut meminta agar PT PLN bantu cari potensi pemanfaatan tidal wave, geothermal, dan angin di Provinsi Maluku.

Diketahui bahwa Maluku memiliki potensi gas sebanyak 500 megawatt (mw). Sementara itu, PT PLN siap mendukung 40 mw kebutuhan Pelabuhan Ambon Baru dari jumlah potensi listrik sebanyak 100 mw.

Menko Luhut juga meminta kepada Gubernur Maluku untuk mendorong keterlibatan mahasiswa Universitas Pattimura. “Kita harus dorong keterlibatan mahadiswa supaya ada transfer pengetahuan