“Peran penting ini terlihat dari jumlah populasi IKM yang mencapai 4,4 juta unit usaha atau lebih dari 99,7% dari total unit usaha industri manufaktur nasional,serta mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 66,25% dari total tenaga kerja industri sebanyak 18,64 juta orang,” papar Reni.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas Perindustrian Provinsi di seluruh Indonesia, saat ini terdapat10.514sentra IKM yang tersebar di berbagai wilayah. Adapun sektor industri kreatif mendominasi sebesar 67,21%, disusul industri makanan dan minuman(38,23%), industri kerajinan(14,96%), serta industri fesyen (14,02%).

“Tak hanya itu, IKM terbukti memiliki sumber kekuatan di tengah kondisimasa sulit akibat pandemi dan ancaman resesi global, yaitu dengan memanfaatkan sumber daya tenaga kerja dan bahan baku lokal, menghasilkan produk yang umumnya menjadi kebutuhan masyarakat sehari-hari, serta sifatnya yang lebih cepat adaptif dan fleksibel melakukan perubahan atau pengembangan produk sesuai kebutuhan pasar,” ungkap Reni.

Lebih lanjut, dengan kuantitas unit usaha IKM yang sedemikian besar, harus disertai dengan penguatan kualitas dan jejaring, membangun branding, memperkuat inovasi, serta mampu dalam membaca tren dan kebutuhan pasar global. Hal ini akan membuat IKM lebih berdaya saing, sehingga dapat berperan signifikan dalam penguatan struktur industri nasional, pengentasan kemiskinan melalui penciptaan dan perluasan kesempatan kerja, serta meningkatkan penerimaan devisa melalui aktivitas ekspor.

Penguatan program kemitraan

Dalam arah pembangunan nasional, Kemenperin fokus terhadap tiga prinsipuntuk memperkuat struktur industri di tanah air, yaitu membangun industri yang mandiri dan berdaulat, memacu industri yang maju dan berdaya saing, serta mewujudkan industri yang berkeadilan dan inklusif.

“Industri yang berkeadilan dan inklusif berarti bahwa pembangunan industri manufaktur harus dilakukan secara merata di seluruh wilayah atau daerah di Indonesia dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat hingga lapisan terbawah,” jelas Reni.

Untuk mendorong pertumbuhan industri yang inklusif ini, Kemenperin telah melaksanakan beragam kegiatan kemitraan, antara lain mendorong link and match antara IKM pangan dan kerajinan terpilih dengan sektor hotel, restoran, dan kafe (horeka), mempertemukan tier 1 industri otomotif dengan IKM komponen, serta mendorong kemitraan dengan BUMN melalui program Pasar Digital (PaDi) UMKM sehingga IKM dapat masuk dalam rantai pasok BUMN.

“Pengembangan kemitraan antara IKM dengan industri besar, BUMN dan sektor ekonomi lainnya di dalam negeri, sejalan dengan kebijakan Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan kebijakan subtitusi impor, yang juga simultan dengan peningkatan utilisasi produksi seluruh sektor industri pengolahan,” imbuhnya.

Untuk dapat memenuhi kebutuhan mitra usaha tersebut, baik secara kuantitas dan kualitas produk, Kemenperinterus menyelenggarakan berbagai program dan kegiatan peningkatan kapasitas bagi para pelaku IKM, mulai dari fasilitasi kemudahan akses bahan baku, penguatan kemampuan teknologi, peningkatan mutu produk melalui fasilitasi standardisasi dan sertifikasi produk, peningkatan kapabilitas dan produktivitas IKM, serta penguatan desain produk.

“Tugas kami adalah mengetahui kebutuhan industri besar seperti apa sehingga dapat menyiapkan kapasitas IKM untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ini yang disebut link and match, yaitu mempertemukan kemampuan pasok IKM dengan spesifikasi mitra usaha, serta bagaimana menjamin keberlangsungan usaha itu terus berjalan,” ujarnya.

Reni menambahkan, program kolaborasi atau kemitraan sangat penting bagi pelaku IKM, karena dengan program inimereka dapat memiliki akses pasar yang lebih luas untuk jangka panjang, serta menerima feedback dan pembinaan untuk perbaikan kualitas