Jakarta, 25 September 2026 — DPP Partai Golkar terus memperkuat
tata kelola keterbukaan informasi publik melalui optimalisasi peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Komitmen tersebut diwujudkan dalam acara Finalisasi dan Submit Self Assessment Questionnaire (SAQ) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2026, yang dilaksanakan di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Jumat, 25 September 2026.

Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam proses penguatan tata kelola informasi publik sekaligus persiapan DPP Partai Golkar dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026. Submit SAQ tersebut dilakukan oleh Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Muhammad Sarmuji.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Ahmad Labib, anggota DPR RI,  Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, serta Atasan PPID DPP Partai Golkar, Nurul Arifin.

Atasan PPID DPP Partai Golkar, Ibu Nurul Arifin, menyampaikan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan bagian penting dalam membangun tata kelola organisasi yang modern dan profesional.

Menurut Nurul Arifin, PPID memiliki peran strategis dalam memastikan informasi organisasi dikelola secara tertib, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. PPID tidak hanya berfungsi memberikan pelayanan terhadap permohonan informasi, tetapi juga bertanggung jawab dalam pengelolaan, pendokumentasian, pengklasifikasian, serta penyediaan informasi publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Finalisasi dan submit SAQ KIP Tahun 2026 menjadi momentum untuk memastikan seluruh data, dokumen, serta informasi yang menjadi bagian amanat Undang Undang dan menjadi bagian dari penilaian telah dipersiapkan serta disampaikan secara tertib.

Penguatan PPID juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat. Dengan sistem pengelolaan informasi yang baik, masyarakat dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan secara lebih mudah, jelas, dan sesuai dengan mekanisme pelayanan informasi publik.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, menegaskan bahwa keterbukaan informasi harus menjadi bagian dari tata kelola organisasi Partai Golkar.

Menurut Sarmuji, penguatan PPID merupakan langkah penting untuk memastikan seluruh proses pengelolaan informasi berjalan secara profesional dan memiliki standar yang jelas.

“Keterbukaan informasi harus menjadi bagian dari tata kelola organisasi. PPID harus mampu memastikan informasi dikelola dengan baik, mudah diakses sesuai ketentuan, dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Sarmuji.

Ia juga menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pengelolaan PPID.

Digitalisasi diperlukan agar proses pengumpulan data, dokumentasi, pelayanan informasi, monitoring, hingga evaluasi dapat dilakukan secara lebih efektif, efisien, dan terintegrasi.

Dalam pelaksanaannya, penguatan PPID juga perlu didukung dengan koordinasi antara DPP dan struktur Partai Golkar di tingkat daerah. Dengan adanya sistem dan standar yang terintegrasi, pengelolaan informasi publik diharapkan dapat berjalan secara konsisten di seluruh tingkatan organisasi.

Selain pelayanan informasi, PPID juga memiliki peran dalam membangun sistem dokumentasi dan basis data organisasi yang tertata. Data dan dokumen yang dikelola dengan baik menjadi bagian penting dalam mendukung pengambilan keputusan serta meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat