kabargolkar.com - Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut pemerintah membuka peluang kerja sama dalam pengembangan food estate. Langkah ini sebagai bentuk percepatan terhadap pengembangan food estate demi tercapainya ketahanan pangan nasional.

“Beberapa penjajakan juga telah dilakukan yaitu dengan China, Belanda, dan Taiwan,” kata Luhut, saat mengikuti Rakornas BMKG, diakses Rabu (10/8/2022).

Luhut mengatakan ketahanan pangan di Indonesia pada 2021 melemah dibanding tahun sebelumnya. “Skor indeks ketahanan pangan indonesia pada 2020 sebesar 61,4 dan pada 2021 skor indeks ketahanan pangan turun 59,2. Ini perlu menjadi perhatian kita semua,” kata dia.

Luhut mengatakan saat ini pemerintah sedang mengembangkan food estate di lima provinsi dengan luasan lahan mencapai 284 ribu hektare. Rinciannya, Kalimantan Tengah sebesar 29 ribu hektare, Sumatra Utara sebesar 20 ribu hektare, dan Papua seluas 210 ribu hektare.

“Nusa Tenggara Timur seluar 10 ribu hektare dan Sulawesi tengah seluas 15 ribu hektare,” ucap dia.

Menurut Luhut, pengembangan food estate baru tersebut masuk dalam Program Strategis Nasional 2022-2024 dengan memprioritaskan program ketersediaan akses serta kualitas konsumsi.

Tak hanya food estate, menurut Luhut, pemerintah juga telah membuat kebijakan untuk penguatan ketahanan pangan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022. Dalam perpres tersebut diamanatkan mengenai kewajiban setiap desa untuk memanfaatkan 20 persen dana desa untuk program ketahanan pangan dan hewani.

“Kebijakan ini harus diimplementasi dalam bentuk kegiatan-kegiatan konkret yang bermanfaat bagi petani, nelayan, dan dapat meningkatkan produksi pangan nasional,” ucap dia.

Selain pertanian, Luhut mengatakan bahwa sektor kelautan dan perikanan juga menjadi fokus pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan.

“Dari sektor perikanan, upaya pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan dengan program sentra kelautan dan perikanan terpadu khususnya di pulau-pulau terluar dan kawasan perbatasan,” ucap dia.