kabargolkar.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menko Marves Luhut
B. Pandjaitan memaparkan bahwa visi Indonesia pada 2045 salah satunya menjadi negara berpendapatan tinggi.

Hal tersebut disampaikan pada acara West Java Digital Services International Festival di kampus IPDN pada Kamis (22/12/22). Disampaikan bahwa peranan teknologi digital menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.

“Kita perlu terus melanjutkan transformasi ekonomi dan melakukan digitalisasi di segala sektor yang merupakan salah satu pilar penting untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut. PDB (Produk Domestik Bruto) Indonesia diperkirakan dapat mencapai USD3.0 triliun dan PDB per kapita mencapai USD10.000 pada tahun 2030. Pertumbuhan ekonomi harus pada kisaran 5,5 hingga 6,5 persen,” ujar Menko Luhut.

Sasaran transformasi digital pada 2024 direncanakan meliputi 95 persen desa terjangkau infrastruktur jaringan bergerak pita lebar, 60 persen kecamatan cakupan jaringan tetap pita lebar, 80 persen populasi yang terjangkau siaran digital, dan tiga perusahaan rintisan digital.

Dalam memanfaatkan teknologi digital, pemerintah juga telah melakukan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai pendukung percepatan digitalisasi. Hal ini tertuang pada RPJMN 2020-2024 dengan target penerapan SPBE di Pemerintah Pusat sebesar 100 persen, Pemerintah Provinsi sebesar 80 persen, Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 50 persen. Adapun Rencana Strategis (Renstra) SPBE meliputi penguatan tata kelola SPBE, penguatan layanan SPBE, penguatan infrastruktur SPBE, penguatan dan pengembangan TIK 4.0.

“Pemerintah perlu melihat digitalisasi sebagai sesuatu yang lebih besar dari sekadar teknologi aplikasi. Digitalisasi harus dilihat sebagai upaya tata kelola pemerintahan yang berorientasi kepada digital services,” kata Menko Luhut.

Di samping itu, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir juga menyinggung terkait SPBE. Menurutnya, dengan adanya SPBE pelayanan dalam sistem pemerintahan akan lebih mudah dan cepat, “Makanya hari ini arti penting dari tugas ini adalah bagaimana kita sebagai Bupati/ Walikota akan lebih memahami arti penting meningkatkan SPBE, karena SPBE ini pelayanan akan mudah, akan cepat, akan gesit. Pak Menko betul sekali dengan digitalisasi ini menjadi efisien. Sumedang sendiri dengan adanya SPBE ini, stunting kami tahun 2018 di angka 32,4 persen dan bulan ini real time stunting di 8,29 persen. Investasi kami tahun sebelumnya 1,2 Triliun, tahun ini 4,4 Triliun,” jelasnya.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk memanfaatkan teknologi digital, seperti belanja pemerintah diarahkan melalui penggunaan E-Katalog untuk membeli produk dalam negeri dan UMKM domestik, penggunaan Sistem Informasi Mineral dan Batubara (SIMBARA) antara Kementerian/Lembaga, peningkatan efisiensi pelabuhan melalui integrasi pelabuhan dan penerapan ekosistem logistik nasional, dan investasi data center, dan kabel bawah laut untuk mendukung ekonomi digital. Upaya-upaya ini dilakukan untuk menurunkan biaya dan angka korupsi, sehingga juga dapat menghasilkan peningkatan pada penerimaan negara serta industri dan UMKM domestik.

“Berbagai langkah digitalisasi yang telah diterapkan dalam kegiatan pemerintahan dan bisnis telah menunjukkan bahwa digitalisasi mampu mendorong efisiensi, mengurangi celah untuk berkorupsi, dan meningkatkan penerimaan negara serta partisipasi UMKM dan usaha lokal,” jelasnya