Di sisi lain, jasa industri merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas manufaktur. Berdasarkan hal tersebut, peran BSKJI Kementerian Perindustrian menjadi hal yang vital dalam upaya pengembangan industri nasional, karena selain sebagai regulator, BSKJI juga memiliki UPT yang terlibat langsung dalam implementasi regulasi yang telah ditetapkan.

“Untuk mendukung hal tersebut, BSKJI memiliki program prioritas nasional di tahun 2024 yang melingkupi standardisasi industri termasuk pengawasannya, industri hijau, pemanfaatan teknologi industri dan kebijakan jasa industri, serta penguatan sarana prasarana UPT di lingkungan BSKJI,” sebutnya.

Pada tahun 2024, kegiatan prioritas nasional di bidang industri hijau menjadi perhatian dan mendapat alokasi yang relatif signifikan. Hal ini berkaitan dengan upaya Kemenperin dalam mencapai target pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK), salah satunya dengan menetapkan delapan subsektor intensif energi sekaligus emiter GRK terbesar.

“Beberapa program prioritas nasional tersebut adalah penyusunan kebijakan dekarbonisasi dan nilai ekonomi karbon sektor indusri, penyusunan kebijakan pembangunan rendah karbon dan penurunan gas rumah kaca, serta fasilitasi sertifikasi industri hijau,” ungkap Andi.

Selanjutnya, program prioritas nasional di bidang standardisasi industri yang akan dilaksanakan di tahun 2024 adalah penyusunan Rancangan SNI, Spesifikasi Teknis (ST) dan/atau Pedoman Tata Cara (PTC), penyusunan regulasi teknis pemberlakuan standar, pengawasan produk SNI, pengawasan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK), serta peningkatan kerja sama standardisasi industri. “Adapun untuk menunjang layanan UPT, terdapat program prioritas nasional pengadaan peralatan fasilitas lab, dan renovasi gedung layanan publik maupun gedung laboratorium,” tandasnya.