Organisasi pendiri Partai Golkar, Pusat Pimpinan Kolektif (PPK) Kosgoro 1957, menyatakan para kadernya siap jika nantinya ditunjuk untuk mengisi posisi menteri di dalam kabinet pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo.
Ketua PPK Kosgoro 1957 Dave Laksono mengatakan Kosgoro merupakan gudangnya kader Golkar dengan berbagai macam kebutuhan. Hal itu menurutnya sudah terbukti karena anggota Kosgoro sudah pernah menempati sejumlah pos jabatan.
"Untuk kebutuhan apa kita siap, untuk kementerian apa, kita ada. Jadi tinggal Pak Prabowo yang menentukan siapa, kita memiliki kadernya," kata Dave di Jakarta, Jumat.
Sejauh ini, dia pun telah menyodorkan sejumlah nama anggota Kosgoro untuk masuk ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar dalam kepengurusan Ketua Umum Bahlil Lahadalia.
Dia pun berharap nama-nama kepengurusan DPP Partai Golkar lengkap akan segera tersampaikan ke Kementerian Hukum dan HAM sebelum 1 Oktober 2024.
Di samping itu, dia pun menyerahkan sepenuhnya nomenklatur maupun jumlah kementerian kepada Prabowo untuk menjalankan pemerintahan dalam lima tahun ke depan.
Saat ini, menurut dia, Rancangan Undang-Undang tentang Kementerian Negara yang mengubah batasan jumlah kementerian sudah selesai dibahas di tingkat Badan Legislasi. Dia menilai jumlah kementerian pada kabinet Prabowo bisa berjumlah 44 kementerian atau lebih sedikit.
Berapapun jumlah menteri, menurutnya Prabowo akan mempertimbangkan hal itu demi target pembangunan masif bisa berjalan secara optimal.
"Kita tidak dalam posisi mendikte, kita tidak mau pemimpin kita baik itu Pak Bahlil apalagi Presiden, itu didikte dan dipaksa," kata dia.