03 Desember 2020
Legislator Golkar Ini Soroti Krisis Iklim Yang Juga Tidak Kalahnya Dengan Bahaya Covid-19
  Nyoman Suardhika
  27 Oktober 2020
  • Share :
Credit Photo / Tagar

Kabargolkar.com - RATUSAN negara dan wilayah di permukaan bumi sedang dilanda pandemi virus korona atau covid-19. Peristiwa yang sangat langka.
 
Pandemi ini menggoyahkan berbagai sendi kehidupan. Mulai dari kesehatan, ekonomi, sosial, pendidikan dan lain-lain.
 
Dari catatan Worldmeters.info, sebanyak 215 negara dan wilayah yang terdampak covid-19 dengan total 43.774.919 kasus, per Rabu pagi 27 Oktober 2020 pukul 09.07 WIB. Indonesia berada di urutan ke-19 sebagai negara dengan jumlah kasus terbanyak, yakni 392.934. Apa pendapat Anda tentang artikel ini?

Sementara versi John Hopkins, tercatat sebanyak 189 negara dan wilayah yang terkena covid-19 dengan jumlah 43.438.043 kasus. Di sini, Indonesia juga berada di urutan ke-19 dengan jumlah kasus sebanyak 392.934. Senin 26 Oktober 2020, United Nations Economics and Social Commussion for Asia and the Pacific (UN ESCAP) menggelar forum internasional dengan tema "Shaping Our Future Together". Hadir dalam kesempatan itu secara virtual, di antaranya Anggota Komisi VII DPR Dyah Roro Esti.
 
Dalam pemaparannya di forum internasional ini, Dyah menyinggung pandemi yang dirasakan 'pahit' oleh banyak negara dan wilayah. Pasalnya, pandemi menjadi salah satu faktor utama terjadinya krisis kesehatan, ekonomi dan sosial.
 
Pun saat ini juga terdapat ancaman krisis iklim yang terus membayang-bayangi penduduk bumi. Jika krisis ini terus terjadi maka akan muncul persoalan 'pahit' lainnya.
 
Seperti polusi udara ekstrem, kenaikan permukaan air laut, migrasi besar-besaran, serta temperatur yang meningkat dan menjadikan bumi sebagai tempat yang tidak bisa ditinggali.
 
Dyah menegaskan pandemi menjadi momentum yang tepat dalam menyikapi dampak dan ancaman krisis tersebut. Semua pihak diminta untuk berkolaborasi melakukan aksi nyata dan signifikan untuk melawan krisis iklim.
 
"Permasalahan krisis iklim merupakan permasalahan yang multisektoral dan penanganannya pun memerlukan pendekatan multidisiplin serta kolaborasi atau gotong royong untuk mencapai tujuan, dalam hal ini menurunkan emisi karbon," kata Dyah, Senin 26 Oktober 2020.
 
Dyah meyakini semua orang memiliki peran signifikan untuk melawan krisis iklim tersebut. Baik mereka yang memiliki latar belakang dari sisi industri, akademisi, pemerintah, dan lain lain.
 
"Sebagai seorang legislator, hal yang dapat dilakukan, yaitu memastikan pembuatan dan implementasi kebijakan yang dapat melawan krisis iklim dan mendukung pengembangan pembangunan berkelanjutan, misalnya RUU EBT (Energi Baru Terbarukan)," ungkap Dyah.
 
RUU EBT

Menurut Dyah, Indonesia memiliki target untuk mencapai porsi EBT dalam bauran energi nasional sebesar 23 persen di tahun 2025 dan 31 persen di tahun 2050. Namun realisasinya, lanjut Dyah, masih berada di angka 9,15 persen.
 
Di samping itu, Indonesia saat ini memiliki potensi EBT sebesar 442 GigaWatt (GW) yang terdiri dari beberapa jenis EBT. Contohnya 28,5 GW dari geothermal, di mana hal ini merupakan 40 persen dari sumber daya geothermal di seluruh dunia.
 
"Di sisi lain, Kementerian ESDM RI telah mengumumkan bahwa cadangan minyak di Indonesia hanya akan bertahan hingga 2028. Oleh karena itu, hal-hal tersebut perlu dijadikan momentum bagi kita untuk berfokus pada pengembangan EBT, tidak hanya sebagai energi cadangan, tetapi sebagai energi utama juga” terang Dyah.
 
Dyah membeberkan RUU EBT telah menjadi program legislasi nasional (Prolegnas) di tahun 2020. Kini tahapannya sedang berada dalam proses pembahasan untuk kemudian disahkan.
 
"Dengan adanya RUU EBT ini, diharapkan isu-isu yang terkait dalam pengembangan EBT seperti masalah mekanisme pembiayaan, dukungan politik dan birokrasi, dan isu yang terkait dengan teknologi intermitensi bisa diatasi dengan baik,” pungkas Dyah.
 
Hadir juga dalam kegiatan ini antara lain Armida Salsiah Alisjahbana (Under-Secretary-General of the United, Nations and Executive Secretary of ESCAP), Gita Sabharwal (United Nations Resident Coordinator in Thailand). Selain itu Don Pramudwinai (Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs, Thailand), serta para inovator muda yang bergerak di sektor pembangunan berkelanjutan.

Sumber: Medcom

Komentar
Tulis Komentar
Kode Acak
Menyajikan berita terhangat dan terpercaya langsung melalui handphone anda
© 2020 Kabar Golkar. All Rights Reserved.