Kabargolkar.com - Ketua BAKORNAS FOKUSMAKER Bidang Doktrin, Muhammad Alkautsar menyoroti seluruh pembatasan yang tertera pada Pasal 222 dan Pasal 414 dalam Undang- Undang  Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

Pria yang akrab disapa Alka ini mengatakan, ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen dan ambang batas bagi parlemen sebesar 4 persen, merupakan bentuk pengekangan terhadap esensi demokrasi.

“Pengkerdilan terhadap nilai-nilai demokrasi tersebut diduga dilakukan untuk mempersempit peluang partai atau individu baru untuk dapat masuk ke dalam sistem," kata Alka dalam keterangan persnya, Jumat (9/12/2022).

Alka pun mengaku, sependapat pernyataan pakar politik Rocky Gerung, yang menolak keras ambang batas presiden.

“Kita lihat memang kalau kita segala macam argumen memang dipakai untuk menghalangi demokrasi. Jadi kalau istilah sekarang presidential threshold itu adalah PDB pembatasan demokrasi berskala bodoh atau pembatasan demokrasi berskala besar," ungkap Alka.

Hal ini pun terjadi pada tingkatan Partai Politik dalam hal regenerasi dan kaderisasi.

“Saya melihat partai politik sebagai satu-satunya jalan masuk ke dalam sistem kekuasaan dipergunakan dengan tidak semestinya," ucap Alka.

"Banyak partai politik yang cenderung digunakan sebagai instrumen personifikasi satu atau dua tokoh guna memonopoli kekuasaan dan/atau membatasi pilihan masyarakat terhadap kader-kader bangsa potensial, khususnya yang tidak pro terhadap aturan-aturan main partainya," sambungnya.

Lebih lanjut, Alka menegaskan, komplikasi saat ini juga terjadi pada tingkatan yang lain.

Seperti, kata Alka, masyarakat dicekoki penokohan dan pengkultusan yang merupakan degradasi terhadap nilai demokrasi itu sendiri, yang pada akhirnya membuat penilian masyarakat terhadap suatu calon menjadi bias dan subjektif.

“Karenanya, menjadi kebanggaan bagi saya menjadi bagian dari Partai Golkar, yang merupakan Partai yang mampu menjadi sebuah melting pot bagi berbagai golongan fungsional," tegas Alka.

"Karena selalu mengedepankan dan menerapkan esensi demokrasi total dalam penerapan sistem partainya baik dari sistem kaderisasi, regenerasi, pembagian fungsi sampai dengan pemilihan tertinggi dilakukan dengan cara-cara demokratis dengan mengedepankan musyawarah untuk mufakat," tutup Alka.