Kabargolkar.com - Anggota DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa berhasil meraih gelar
pendidikan tertinggi jenjang Doktor/S3 dari Politeknik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi – Lembaga Administrasi Negara (STIA LAN) Jakarta, Senin (6/2). Adapun judul disertasinya ‘Tata Kelola Fungsi Representasi dan Rekrutmen Partai Golkar dalam Mewujudkan Good governance di Era reformasi’.

Agun berhasil meraih gelar doktor setelah mengikuti ujian dan mempertahankan disertasi di depan para pembimbing dan penguji, yaitu Prof Dr Nurliah Nurdin, Dr Muhammad Taufik, Dr Makhdum, Prof Dr Zainuddin Amali, Dr R Luki, Dr Asropi, dan Prof Dr Djohermansyah Djohan.

Dalam disertasinya, Anggota DPR yang pernah menduduki kursi di Komisi II dan Komisi III itu mengungkapkan jika pelaksanaan Good Governance hingga saat ini belum mampu diwujudkan secara baik dan benar. Padahal landasan good governance ini telah dirumuskan dalam TAP MPR No. XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi.

"Termasuk soal adanya Masalah dengan Partai Politik yang belum mampu menjalankan fungsinya secara baik, dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan negara. Indeks Persepsi Korupsi kita pada tahun 2022 mengalami anjlok luar biasa,” kata Agun.

Demikian halnya dengan partai politik, keberadaannya menjadi institusi publik yang terendah dalam mendapat kepercayaan publik. Dua hal inilah yang menjadi latarbelakang dimana pemerintahan yang baik hanya dapat diwujudkan oleh tata kelola partai politik yang baik.

Agun menyebutkan, partai politik adalah satu-satunya institusi publik yang mendapat mandat konstitusional sebagaimana Pasal 6A dan Pasal 22E dan Pasal 18 UUD 1945. Yakni untuk menjalankan fungsi rekrutmen atas jabatan politik di legislatif dan eksekutif, sekaligus menjalankan fungsi representatif yang wajib dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

"Disertasi ini adalah disertasi Ilmu Administrasi Publik, Administrasi pembangunan negara dari perspektif politik. Dimana terwujudnya Good governance membutuhkan aktor politik untuk menjalankan kekuasaan politik yang dihasilkan oleh pemilu sebagai instrument demokrasi yang pesertanya adalah Partai Politik,” papar Politikus Senior Golkar ini.

Lokus disertasi Agun Gunandjar adalah Partai Golkar. Adapun permasalahan menyangkut tata kelola fungsi representasi dan fungsi rekrutmen Partai Golkar yang belum optimal dalam mewujudkan good governance di era reformasi. Kemudian bagaimana model tata kelola fungsi representasi dan fungsi rekrutmen Partai Golkar yang mampu mendorong terwujudnya good governance di era reformasi.

Dalam penelitiannya, khususnya pada perhitungan populasi dan sampel yang menggunakan Teknik Slovin, disertasi melibatkan responden kuantitatif sebanyak 69 dari 222 Responden internal Golkar serta narasumber kualitatif sebanyak 22 Narasumber internal elit Golkar dan pakar.

"Selama era reformasi dari tahun 1999-2022, fungsi rekrutmen mengalami fluktuasi dan berjalan dengan mekanisme yang berubah-rubah,” ucapnya.

Diungkapkan, pada awal reformasi masih terbawa nuansa kental PDLT. Akan tetapi dalam perkembangan berikutnya terkait dengan perubahan sistem dan kontestasi politik, Golkar turut pada mekanisme vote getter yang lebih mengutamakan perolehan kursi, tanpa melalui proses edukasi dan kaderisasi. Sehingga pemilu yang dihasilkan masih bersifat electoral belum bersifat adu gagasan dan ide perubahan konsep pembangunan