Kabargolkar - Praktisi Hukum Prof Henry Indraguna mendukung langkah tegas Presiden
Prabowo Subianto memerangi praktik judi online (judol) yang semakin menjadi-jadi menyengsarakan masyarakat kecil dan mengancam masa depan anak-anak usia sekolah. 

 

Prof Henry Indraguna berharap janji Presiden Prabowo yang disampaikan dalam program 100 hari Asta Cita betul-betul ditunaikan bahwa negara hadir melindungi tumpah darah Indonesia dari ancaman judol yang semakin memiskinkan rakyat kecil yang diduga dilakukan oleh sindikat yang dibekingi elit 

 

Presiden Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna meminta Kemenko Polkam, Polri, dan Kejaksaan Agung bersinergi untuk serius memberantas judi online.

 

Bahkan Prabowo melarang ada yang membekengi praktik judol tersebut.

 

Pesan dan kode keras kepada Kabinet Merah Putih dan komitmen Prabowo ini disampaikan Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Rabu (6/11/2024).

 

Prof Henry meminta kementerian terkait untuk tidak main-main atas perintah Presiden untuk memerangi dan menumpas judi online. 

 

"Pesan dan kode keras Pak Prabowo kepada anggota Kabinet Merah Putih harus bekerja sama dengan baik. Tidak boleh mengedepankan ego sektoral. Apalagi ada yang mencoba membekengi, maka harus menanggung akibat hukum dan segera diresufle digantikan yang lebih baik. Target 100 hari untuk penuntasan judol harus bisa diselesaikan oleh menteri terkait kalau tidak ingin diganti," tegas Prof Henry kepada suarakarya.id di Jakarta, Rabu (6/11/2024). 

 

Dalam rapat kabinet tersebut, Prabowo memang menyinggung adanya isu 'backingan' judi online yang saat ini tengah berpusat pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) di era pemerintahan sebelumnya.

 

Eks Menhan itu juga mengatakan tidak boleh ada beking-bekingan, tidak boleh ada yang membekingi, yang membantu atau apapun itu.

 

“Atas goodwill Pak Prabowo secara tegas memerangi  judi online yang telah memakan banyak korban masyarakat tidak mampu. Dan tidak boleh lagi ada kongkalikong. Saya selaku Wakil Dewan Pembina KAI mengapresiasi komitmen beliau untuk bekerja sama dan bersatu untuk melawan judi online'," ucap Prof Henry yang juga Politisi Golkar ini. 

 

Momentum Bersih Ordal Komdigi

 

Lebih lanjut Doktor dari UNS Surakarta dan Universitas Borobudur Jakarta meminta Menkomdigi Meutya Hafid bekerja cepat membersihkan kementerian yang baru dipimpinnya dari kejahatan judol. 

 

"Bu Meutya harus menggunakan momentum keterlibatan kasus judi online yang melibatkan pegawai Komdigi untuk membongkar dan bersih-bersih dari sindikat di kementeriannya untuk mengembalikan kepercayaan rakyat," tandasnya.

 

Prof Henry menginginkan Menkomdigi cepat bekerja dan bertindak dengan melakukan audit, perubahan dari sisi teknologi, dengan cepat mentake down akun-akun yang digunakan praktik judol. 

 

Dari keterangan Meutya semua sedang dalam pengawasan dan penyidikan kepolisian. 

 

"Per 3 November, saya hitungnya dari KPI kami ya, pemerintahan baru, per 3 November itu sudah lebih dari 220.000 (akun per dua pekan)," ungkap Meutya.

 

Seperti diketahui Ditreskrimum Polda Metro Jaya mengungkap dan menangkap 15 tersangka judol yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. 

 

"Sangat disayangkan terhadap pengawai Komdigi yang terlibat judol, kan seharusnya mereka yang menghapus atau memblokir ribuan situs judi online," ucap Henry.