CHANGSHA, TIONGKOK — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan dari Fraksi Partai Golkar, Satria Rizky Utama, saat ini sebagai delegasi DPP Partai Golkar tengah melakukan kunjungan kerja dan studi strategis dengan menghadiri seminar tata kelola pemerintahan di kampus Hunan Party School, Kota Changsha Provinsi Hunan. 

Forum akademik internasional ini secara khusus membedah sistem pemerintahan dan politik Tiongkok, serta relevansinya terhadap kemajuan ekonomi yang menjadikan negara tersebut sebagai raksasa industri dunia.

Sesi pemaparan utama dalam kegiatan ini disampaikan oleh pakar tata kelola publik dan kenegaraan, Professor Wu Nan. Dalam paparannya, Profesor Wu menjelaskan secara komprehensif bagaimana struktur politik Tiongkok digerakkan oleh Pemikiran Presiden Xi Jinping, yang secara langsung berdampak pada akselerasi sektor riil dan masifnya industrialisasi.

Menurut penjelasan Professor Wu Nan, transformasi Tiongkok menjadi kekuatan industri global pasca-reformasi ekonomi ditopang oleh beberapa prinsip utama dalam sistem tata kelola mereka, di antaranya:

1. Stabilitas Sistem Politik:Pemerintahan yang stabil memungkinkan perumusan, pengawalan, dan eksekusi kebijakan industri jangka panjang yang berkesinambungan tanpa terganggu oleh dinamika politik jangka pendek. 

2. Perencanaan Ekonomi Terpusat dan Terarah: Pemikiran Presiden Xi Jinping menggarisbawahi pentingnya peran aktif negara dalam mengarahkan sumber daya nasional, memberikan dukungan infrastruktur, dan melindungi industri strategis agar berdaya saing global. 

3. Akselerasi Infrastruktur Terintegrasi: Proses pengambilan keputusan yang efisien dari pusat hingga ke daerah memungkinkan pembangunan infrastruktur logistik dan energi berskala masif, yang menjadi urat nadi bagi kelancaran kawasan industri.

Menanggapi pemaparan tersebut, Satria Rizky Utama memberikan refleksi kritis dari sudut pandang sejarah ekonomi politik Indonesia. Menurutnya, ada benang merah yang bisa ditarik antara konsep pembangunan negara yang terarah dengan sejarah bangsa sendiri.

"Penjelasan dari Professor Wu Nan memberikan perspektif yang sangat berharga. Namun, jika kita menilik sejarah, Indonesia sebenarnya telah mengimplementasikan nilai-nilai sosialisme dalam konsep pembangunan berasaskan kerakyatan—termasuk kuatnya peran negara dalam mengendalikan ekonomi—jauh lebih dahulu semenjak era Presiden Soeharto menjabat, dibandingkan dengan Tiongkok yang baru memulai reformasi ekonominya pada tahun 1978," tegas Satria Rizky Utama.

Lebih lanjut, kader Partai Golkar ini menegaskan bahwa wawasan dari Hunan Party School ini menjadi pengingat penting untuk kembali menguatkan fondasi pembangunan daerah. "Sebagai perwakilan rakyat di daerah, kita bisa menyerap semangat ketegasan dalam mengeksekusi visi pembangunan jangka panjang dan pentingnya sinergi antara kebijakan pemerintah daerah dengan pelaku usaha. Harapannya, hal ini dapat kita adaptasi untuk merumuskan kebijakan yang pro-pertumbuhan ekonomi, memperkuat infrastruktur penunjang, dan mendorong kemandirian industri lokal di Kabupaten Kuningan," tambahnya.

Kehadiran Satria Rizky Utama di Hunan Party School ini diharapkan tidak hanya memperkaya wawasan kepemimpinan, tetapi juga membawa pulang gagasan-gagasan konstruktif untuk merumuskan regulasi daerah di Kabupaten Kuningan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat luas.