Ziarah Ke Makam Pendiri, Sang Pencetus Doktrin Karyawanisme “Manusia Tridimensional”

Berikut perjalanan dan Kiprah Soksi diliput dari berbagai sumber. dalam Sejarah kelahiran SOKSI, ada beberapa momentum yang memiliki nilai sangat tinggi, dan sangat menentukan langkah dan strategi perjuangan organisasi.

Dimulai momentum kehidupan politik di tanah air setelah pelaksanaan Pemilihan Umum 1955 – Pemilu yang pertama kali dilaksanakan oleh Bangsa Indonesia setelah Proklamasi 17 Agustus 1945. Khususnya pada situasi periode 1957 sampai 1965 sangat tidak menguntungkan bagi struktural politik, sosial, budaya dan perekonomian Bangsa Indonesia.

Berbagai gejolak sosial politik yang bersifat kedaerahan seperti PRRI dan PERMESTA, adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses mencari bentuk sistem kehidupan politik, sosial, budaya, dan perekonomian bangsa.

Berbagai keputusan politik yang sangat startegis telah pula dikeluarkan oleh pemerintah Bung Karno pada 1957 sampai 1959, antara lain: Perjuangan pembebasan Irian Barat; Pembatalan Konfrensi Meja Bundar; Ambil alih (nasionalisasi) perusahaan-perusahaan milik Belanda; dan Dekrit Presiden 5 Juli 1959; Konstituante dibubarkan dan Undang-Undang Dasar 1945 diberlakukan kembali sebagai landasan konstistusional Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sistem politik liberal ditinggalkan, dan dimulai sistem politik yang dikenal dengan Demokrasi Terpimpin.

Kemudian, pada 1957, Badan Nasionalisasi (Banas) dibentuk untuk melaksanakan ambil-alih atau nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda, dengan Ketua Harian D Suprayogi (Mayjen), dan Suhardiman (Kapten TNI-AD) sebagai sekretaris.

Sebagai Sekretaris Banas, Suhardiman berbekalkan naluri kejuangan dan keyakinan yang kuat serta dari pengamatan, memelajari dan mengkaji permasalahan yang dihadapi Bangsa Indonesia selama tiga tahun (1957-1960), maka dari Ide Dasar Manusia Karya sebagai perwujudan dari manusia Indonesia baru disampaikan kepada Ketua Harian Banas, dan sekaligus mengusulkan agar dibentuk Persatuan Karyawan Perusahaan Negara (PKPN). Konsep ini diyakini akan mampu mengimbangi dan menandingi PKI serta seluruh jajarannya.