Jakarta - Dalam periode terkini, ketidakpastian global cenderung meningkat dan memengaruhi
stabilitas ekonomi berbagai negara. Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menegaskan, pertumbuhan 

ekonomi Indonesia masih berada dalam momentum penguatan dan Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) Triwulan III tahun 2025 tetap terjaga, 

 

"Namun demikian, berbagai risiko global perlu terus diwaspadai, termasuk dampak tarif impor Amerika Serikat (AS), konfrontasi geoekonomi, tren reshoring dan friendhoring, dan eskalasi ketegangan geopolitik," kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI Fraksi Partai Golkar, Dave Laksono di Jakarta, Rabu(25/2).

 

Hal itu disampaikan Dave dalam sambutannya di acara  Seminar Nasional 2026 bertema "Dynamic Resilience: Menjaga Stabilitas Pembangunan Nasional di Tengah Ketidak pastian Global" yang diselenggarakan  oleh Forum Diskusi Nasional (FDN) dan Pimpinan Pusat Kolektif (PPK) Kosgoro 1957 di Kampus IBI-Kosgoro 1957, Jakarra Selatan.

 

Acara tersebut menghadirkan beberapa panelis top seperti  Kepala Pusat Strategi Kebijakan Isu Khusus dan Analisis Data(IKAD) di BSKLN, Gita Loka Murti, Duta Besar Dr. Nana Yuliana, Kepala Perwakilan RI untuk Kuba (2020-2025) dan Kader PPK Kosgoro 1957 dan dimoderatori Direktur Riset dan Pengembangan Indo-Pacific Strategic 

Intelligence (ISI) dan Tenaga Ahli Utama Kedeputian Geopolitik, Dewan Pertahanan Nasional, Dr. Ian Montratama.

 

Sejalan dengan kondisi tersebut, kata Dave KSSK menekankan pentingnya penguatan sinergi dan koordinasi kebijakan 

antarlembaga guna memastikan SSK terjaga dan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.

 

"Dari perspektif hubungan internasional, eskalasi ketegangan geopolitik dan friksi geoekonomi (perang tarif, perang teknologi, fragmentasi rantai pasok) serta persaingan atas sumber daya strategis (mineral kritis, energi terbarukan, dan teknologi kecerdasan buatan) membentuk ulang pola kompetisi global," ujarnya.

 

Ketua Umum PPK Kosgoro 1957 ini melihat kondisi  saat enempatkan negara berkembang, termasuk Indonesia, pada tekanan ganda: menjaga ketahanan domestik sekaligus mempertahankan posisi tawar di arena internasional. Dalam konteks ini, konsep “geopolitik Bung Karno” relevan sebagai kerangka 

strategis karena menempatkan Pancasila sebagai basis internasionalisme.

 

"Oleh karena itu Presiden bersama para menteri sedang  menaikkan kepercayaan publik dan kapasitas, agar Indonesia terus dilirik sebagai destinasi investasi dalam pembangunan. Pemerintah juga melakukan transformasi dibeberapa sektor dan perundang-undangan untuk membuat iklim invewtaai yang nyaman tentu  ujungnya terciptanya lapangan pekerjaan,"ungkapnya.

 

Dave beroendapat stabilitas nasional saat ini bergantung pada kemampuan 

Indonesia membangun jejaring kerja sama lintas kutub tanpa kehilangan independensi arah  kebijakan luar negeri. Maka risiko global juga semakin bersifat multidimensional, mencakup aspek sosial dan teknologi. 

 

"Global Risks Report 2025 dari World Economic Forum (WEF) mencatat bahwa banyak responden memandang outlook global menuju kondisi turbulen dimana 

misinformasi/disinformasi, polarisasi, dan migrasi menjadi risiko utama jangka pendek untuk 2027. Kombinasi ketegangan geopolitik, konfrontasi geoekonomi, hingga degradasi kualitas 

informasi publik dapat mempercepat transmisi krisis dan memperburuk polarisasi, sehingga meningkatkan kebutuhan akan literasi kebijakan dan komunikasi publik yang lebih kuat," paparnya.

 

Dalam perspektif geopolitik, lanjutnya situasi ini menuntut koeksistensi damai, yaitu hidup berdampingan secara damai, membangun kerja sama dan aliansi strategis dengan tetap menghormati 

kemerdekaan serta kedaulatan bangsa lain, sekaligus berpegang pada prinsip anti-kolonialisme, anti-imperialisme, dan non-invasif.