Di Indonesia, kata Dave tekanan eksternal berinteraksi langsung dengan tantangan domestik, khususnya ekspektasi masyarakat dan dunia usaha terhadap konsistensi dan kredibilitas

kebijakan. Laporan Indonesia Economic Prospects (June 2025) mencatat bahwa 

pertumbuhan ekonomi berpotensi menguat bila reformasi berjalan cepat, namun risiko global dan domestik sama-sama tinggi sehingga membutuhkan manajemen makro yang prudent dan komunikasi kebijakan yang efektif. 

"Dalam konteks investasi, pelaku usaha menilai keberhasilan bukan hanya pada desain regulasi, tetapi terutama pada eksekusi dan kepastian implementasi. US–Indonesia Investment Report 2025 menegaskan bahwa policy execution

dan predictability masih menjadi variabel penentu; meskipun niat regulasi kuat, implementasi dinilai belum merata, dan pelaku usaha menekankan pentingnya clarity, coherence, dan consistency (AmCham & U.S. Chamber of Commerce, 2025)," jelasnya.

Pada saat yang sama, konsistensi kebijakan domestik tidak dapat dipisahkan dari sikap Indonesia di level global, termasuk terhadap merosotnya penghormatan pada norma tatanan internasional berbasis aturan. Dinamika isu Venezuela dan Greenland dapat menjadi ilustrasi bagaimana 

kompetisi geopolitik juga membawa implikasi hukum internasional, terutama terkait prinsip kedaulatan, non-intervensi, dan penghormatan terhadap norma multilateral. 

Maka politik luar negeri bebas dan aktif menjadi prinsip strategis untuk menolak kolonialisme dan imperialisme, memperjuangkan kemerdekaan bangsa-bangsa, serta membangun persahabatan 

internasional berdasarkan nilai Pancasila. Orientasi akhirnya bukan sekadar 

kerja sama pragmatis, melainkan kontribusi pada tata dunia baru yang lebih adil dan bebas 

dari eksploitasi antarbangsa.

"Dalam ranah multilateralisme, gagasan ini juga tampak melalui dorongan reformasi tata kelola global agar lebih setara, termasuk kritik pada dominasi negara besar dan usulan agar PBB memperkuat prinsip persamaan kedudukan 

antarnegara.Dalam konteks ini, tantangan Indonesia bukan hanya terletak pada besarnya ketidakpastian dinamika global, melainkan pada kemampuan kebijakan Indonesia dalam meresponsnya secara 

koheren dan konsisten,"tegasnya.

Ia mengatakan di tengah absennya kapasitas PBB untuk menyelesaikan konflik di Timur Tengah, bergabungnya Indonesia ke dalam Board of Peace (BoP) memberikan harapan baru terhadap upaya nyata Indonesia untuk memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina. Kebijakan 

ekonomi dan komunikasi publik yang kuat dapat menjadi peredam yang meminimalisir dampak dari ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi internasional di dalam negeri.

"Berangkat dari kondisi tersebut, PPK Kosgoro 1957 menyelenggarakan seminar ini sebagai ikhtiar kolektif untuk menyatukan pemahaman, menguatkan daya tahan sosial-ekonomi, serta 

merumuskan agenda kolaborasi lintas pemangku kepentingan. Dengan semangat gotong royong dengan kerja bersama untuk solusi bersama, forum ini diharapkan menjadi ruang dialog 

produktif untuk mendorong stabilitas, kepastian, dan keberlanjutan pembangunan nasional dan di diharapkan IBIK bisa membuat konsep serta menyiapkan SDM agar bisa menjadi penyumbang penundaan target-target pemerintah," harapnya.

Sementara Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) HR. Agung Laksono menilai sulit adanya kepastian global apa lagi dalam situasi saat ini.

"Tapi setidaknya stabilitas bisa terus terjadi, yang penting apapun yang terjadi dalam kepentingan global tentu kepentingan nasional harus dikedepankan yakni mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat Indonesia, " katanya singkat.

Kepala Pusat Strategi Kebijakan Isu Khusus dan Analisis Data(IKAD) di BSKLN, Gita Loka Murti,a menyoroti pentingnya kewaspadaan dalam menghadapi ketidakpastian.

Sedangkan Duta Besar Dr. Nana Yuliana, Kepala Perwakilan RI untuk Kuba (2020-2025) dan Kader PPK Kosgoro 1957 menyebutkan dari sisi ekonomi Indonesia harus menyiapkan strategi tepat jikalau nanti barang-barang dari luar negeri khususnya Amerika Serikat membanjiri pasar domestik.