Bamsoet Kritisi Kemenlu Soal Tangani Kematian ABK WNI di Kapal China

Nyoman Suardhika 10 Mei 2020

Ketua MPR Bambang Soesatyo / Credit Photo Detik

Kabargolkar.com - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyoroti sikap Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI terhadap kematian tiga ABK WNI di kapal ikan China. Ia menilai Kemlu lamban menangani kasus tersebut.

Menurut pria yang akrab disapa Bamsoet ini, selama kasus tersebut, korban dan keluarga korban tidak mendapat perlakuan yang layak.

"Akibat kelambanan dan sikap minimalis itu, para almarhum dan keluarganya tidak mendapatkan perlakuan yang layak," ujar Bamsoet dalam rilis yang kami peroleh, Minggu (10/5).

Mantan Ketua DPR RI tersebut menyebut, respons pemerintah Korea Selatan justru lebih cepat dari Kemlu. Menurutnya, kasus tersebut tidak akan terungkap bila pemerintah Korea Selatan tidak mengungkapnya ke publik.

"Lagi pula viralnya peristiwa ini bukan karena inisiatif institusi pemerintah berbagi informasi kepada masyarakat. Tetapi, karena pemberitaan pers Korea Selatan dan aksi warganet memviralkannya," ujar Bamsoet.

“Ketika informasi kematian dan pelarungan jenazah tiga ABK WNI itu mulai viral di dalam negeri, barulah Kemenlu RI dan KBRI Seoul bergerak menerbitkan Surat Keterangan Kematian itu," kata Bamsoet.

"Cara kerja seperti ini tentu saja sangat mengecewakan, karena bisa menumbuhkan citra yang negatif bagi pemerintah. Ketika ada WNI yang meninggal di negara lain akibat eksploitasi, Kemlu dan KBRI hendaknya responsif untuk menunjukkan kehadiran negara dan pemerintah,” lanjutnya Bamsoet.

Oleh karena itu, Bamsoet mendesak Kemlu segera mengeluarkan Surat Keterangan Kematian untuk keperluan mengurus asuransi senilai Rp 150 juta yang tertahan sejak Desember 2019. Nilai asuransi tersebut akan sangat membantu keluarga korban.

"Surat ini penting karena asuransi di Indonesia baru bisa membayar asuransi ketiga almarhum, jika ada Surat Keterangan Kematian yang diterbitkan oleh Kementerian Luar Negeri RI cq KBRI," tandasnya.

BERITA TERKAIT

Legislator Golkar Ingatkan Kemenlu untuk Penuhi Hak ABK

23 Mei 2023

Imbas Perbudakan di Kapal China, Luhut Akan Perketat

09 Mei 2020

Legislator Fraksi Golkar Dorong Pemerintah Usut ABK WNI

23 Mei 2023

Dave Laksono Minta Kasus Kematian Diplomat Kemenlu segera

15 Juli 2025

Legislator Golkar Beri Saran untuk Kemenlu Soal Evakuasi

08 Mei 2023