Epicentrum.id - Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima gugatan terkait masa jabatan presiden dan wakil presiden. Pemohon mempermasalahkan Pasal 169 huruf N dan Pasal 227 huruf I UU Pemilu yang mengatur larangan pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden yang pernah menjabat dua periode. Para penggugat meminta MK menafsirkan aturan itu hanya berlaku untuk calon presiden dan calon wakil presiden yang pernah menjadi presiden dan wakil presiden dua kali berturut-turut. Jika dua petitum itu dikabulkan MK, maka peluang Jusuf Kalla kembali melenggang Pilpres 2019 terbuka lebar. Sehubungan dengan ini, Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera DPP Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia mengatakan seorang warga negara mempunyai hak konstitusional untuk uji materi ke MK. "Sekali lagi, penentuan cawapres Jokowi adalah tergantung dari Pak Jokowinya sendiri, pembicaraan dengan sesama koalisi di parpol juga ketika membahas khusus soal Pak JK, apakah dia memenuhi syarat konstitusi? Saya khawatir, Pak JK ini kan dalam beberapa kali kesempatan pernah mengatakan dia tidak bersedia lagi, ingin ada regenerasi," ujar Doli. Ia pun bersyukur bila Presiden Jokowi nyaman dengan politikus senior Partai Golkar itu. Doli juga berharap lima tahun berikutnya, Presiden Jokowi dapat memilih kembali cawapresnya dari Partai Golkar. Menurutnya wajar bila JK paling banyak dipilih responden dalam setiap survei untuk kembali maju di Pilpres 2019 mendampingi Presiden Jokowi. Sebab, kata dia, hingga saat ini belum ada figur yang seperti JK. "Wajar masyarakat menilai siapa wapres yang populer yang dianggap cukup baik yaitu JK, karena tidak ada komparasinya sampai sekarang ini. Yang paling penting buat kami di Partai Golkar adalah dengan munculnya dukungan masyarakat terhadap kader Golkar bisa mengangkat daya konsolidasi Partai Golkar. Ini harus hati-hati soal pengajuan uji materi. Kalau mau diterusin, lalu orangnya (JK) belum tentu mau, malah bisa kemana-mana," pungkasnya. [Sumber]