kabargolkar.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyebutkan koalisi partai politik pendukung pemerintah akan menjaga soliditas dukungannya kepada Presiden Joko Widodo agar dapat melewati krisis selama pandemi COVID-19. Ia mengatakan jika koalisi pemerintah saat ini sudah lebih dari 65 persen.

Menurutnya, partai politik yang berdiri di belakang presiden akan terus menjaga soliditas dukungan agar Indonesia dapat melewati krisis dan membuat situasi politik lebih stabil.

"Ketika Anda memiliki krisis ekonomi seperti apa yang terjadi hari ini, yang paling penting untuk dilakukan adalah keselamatan rakyat Indonesia dan terutama untuk menjaga kebutuhan rakyat terpenuhi," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (17/6/2020).

"Peran partai politik adalah untuk memastikan kebijakan pemerintah dan jaring pengaman sosial diterima oleh rakyat," imbuhnya.

Selain itu, kata Airlangga, agar masyarakat terkompensasi dengan bansos sehingga mempunyai daya beli. Ia pun memastikan selama periode ini Indonesia akan stabil secara politik.

Hal tersebut diucapkannya saat menjawab pertanyaan dari Duta Besar (Dubes) Uni Eropa untuk Indonesia, Vincent Piket dalam webinar 'Global Economy Outlook' dengan duta besar atau perwakilan duta besar negara sahabat dan organisasi internasional di Indonesia. Selain Uni Eropa, hadir pula dubes UK, Rusia, Afghanistan, Singapura dan lainnya.

Ia juga menyatakan optimismenya, jika Indonesia akan melalui masa ini dengan baik. Di sisi lain, Airlangga juga menjawab pertanyaan dari Dubes Singapura untuk Indonesia, Anil Kumar Nayar, tentang rencana pemerintah untuk meluncurkan Omnibus Law (RUU Cipta Kerja).

"Tentang Omnibus Law, saat ini sedang dibahas di parlemen (DPR). Pemerintah dan parlemen berusaha segera dapat menyelesaikannya," ujarnya.

Dalam pertemuan itu Menko Perekonomian tersebut juga menyatakan jika pemerintah saat ini akan membuka era normal baru untuk Jakarta. Keputusan itu dilakukan setelah melihat data perkembangan COVID-19 di Ibu Kota yang tidak lagi mengalami pelonjakan dan pemerintah siap kembali me-restart perekonomian nasional.