Kabar Golkar - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji menilai soliditas koalisi partai pendukung Joko Widodo tidak hanya ditentukan dari latarbelakang calon wakil presiden. Hal ini menanggapi usul dari NasDem agar cawapres untuk Joko Widodo sebaiknya berasal dari non partai politik agar menjaga kekompakan koalisi. "Sebenarnya masalah soliditas bukan soal latar belakang seseorang tetapi masalah penerimaan," kata Sarmuji saat diihubungi merdeka.com, Kamis (12/7). Menurutnya, setiap partai pendukung Jokowi harus rela dan menerima jika cawapres yang dipilih berasal dari partai politik. "Harus ada kelegowoan semua parpol seandainya yang ditunjuk oleh Pak Jokowi adalah figur salah satu parpol," ujarnya. Sarmuji memandang, sosok cawapres dari partai politik punya kelebihan, yakni dukungan dan basis di parlemen dan akar rumput. "Memang kadang dinilai kurang kompetensi profesional. Tinggal dicari saja siapa diantara orang partai yang memiliki kapasitas teknokratis," ungkap Sarmuji. Golkar telah bertekad mengusung Ketua Umum Airlangga Hartarto menjadi cawapres Jokowi. Sarmuji mengklaim, Airlangga memenuhi semua kualifikasi untuk menjadi cawapres. "Ya. Pak Airlangga memiliki kualifikasi yang lengkap," tandasnya. Anggota Dewan Pakar Partai NasDem Teuku Taufiqulhadi menilai calon wakil presiden (cawapres) untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebaiknya berasal dari non partai politik. Tujuannya demi menjaga keutuhan partai koalisi. "Menurut saya lebih baik dari non partai wakilnya, itu lebih baik untuk menjaga soliditas koalisi," kata Taufiqulhadi di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/7). Taufiq menyarankan partai pendukung Jokowi tidak memaksakan kader menjadi cawapres kepada Jokowi. Dia memprediksi jika ada cawapres dari partai politik justru akan menimbulkan kecurigaan partai pendukung.   Sumber : merdeka.com