kabargolkar.com, JAKARTA - Ketua DPP Golkar, Bobby Adhityo Rizaldi menilai teguran keras Presiden Joko Widodo kepada para menteri pada Sidang Kabinet jangan selalu diartikan reshuffle. Sebab bisa dimaknai upaya Jokowi untuk memberikan kesempatan kepada menteri kabinet untuk meningkatkan kinerjanya.

"Statement Presiden harus dimaknai sebagai upaya meningkatkan kinerja, bukan melulu reshuffle," katanya saat dihubungi merdeka.com, Rabu (1/7).

Menurutnya, formasi kabinet saat ini perlu dipertahankan, karena baik dari rekam jejak yang luar biasa dan hasil yang sampai saat masih cukup. Jadi, dia melihat teguran Presiden Jokowi bukan soal reshuffle.

"Terlalu dini untuk melakukan evaluasi kinerja, utamanya karena baru di awal periode langsung ada bencana wabah pandemi yang bersifat global internasional. Kalau melihat formasi kabinet saat ini, cukup solid, semua sektor bertanggung jawab, dan indikator penanganan Covid-19, termasuk terbaik di regional kawasan," tuturnya.

Oleh sebab itu, Bobby melihat yang diperlukan Presiden adalah loyalitas dari kabinetnya dalam bekerja di tengah Pandemi Covid-19 yang saat ini menjadi tugas berat.

"Melihat di belahan dunia lain, menteri-menteri seenaknya saja mundur dan terbukti penggantinya tidak bisa lebih baik, dikarenakan situasi seperti sekarang memerlukan adaptasi penyesuaian yang lebih, dibanding situasi ceteris paribus (kondisi yang sama) seperti 2019 kemarin," jelasnya.

Termasuk perkataan Presiden Jokowi yang menilai penyerapan anggaran pada kementerian rendah. Hal itu perlu dimaknai, apakah memang akibat situasi perlambatan ekonomi pada saat ini.

"Misal indikasi penyerapan anggaran rendah, itu perlu dipastikan apakah memang kinerja penyerapan yang rendah atau ketersediaan anggaran dari sektor keuangan karena situasi perlambatan ekonomi yang tiba-tiba ini," terangnya.

Oleh karena itu, Bobby menilai, secara keseluruhan kinerja dari para menteri sudah bagus. Termasuk Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto dan Menteri Sosial (Mensos) Julianri Batubara.

"Menurut kami semua nya bekerja maksimal dan kinerja nya bagus, seperti yang disebut diatas, paling tidak di masa pandemi ini tidak ada gejolak sosial yang significant dan seluruh pasien Covid. Belum terdengar ada yang 'keleleran' seperti di New York city misal nya, ada under capacity hospital, di Indonesia kan belum terdengar secara signifikan," jabarnya.

Dia melihat jika reshuffle dilakukan saat ini sangat terlalu cepat dan bisa menyebabkan ketidakpastian terhadap masyarakat. Bahkan bisa berpotensi malah melambatnya ekonomi. "Akan tetapi semuanya adalah hak prerogatif Presiden, dan sebagai Partai Pendukung. Kami siap bekerja mengamankan kebijakan Presiden," tutupnya.