KabarGolkar.com - Versi digital edisi kesepuluh surat kabar Al Fatihin beredar luas di masyarakat. Selain digunakan sebagai propaganda terkait aksi-aksi terorisme, surat yang sejatinya diedarkan terbatas itu juga berisi ujaran kebencian terhadap kelompok-kelompok bertentangan. Surat kabar 14 halaman tersebut beredar dalam bentuk file berekstensi PDF. Di dalamnya terdapat pemberitaan mengenai serangan Mako Brimob di Kelapa Dua, Depok dan serangan bom bunuh diri di Surabaya, pada Minggu (13/5). Terkait itu, anggota Komisi I DPR, Bobby Rizaldi mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah terkait propaganda para teroris itu. Caranya, pemerintah harus membentuk sebuah tim kontra narasi di dalam struktur institusi penegak hukum, baik itu polisi, TNI, BNPT atau bahkan BIN. Tim tersebut, kata Rizaldi sangat penting untuk melawan propaganda para teroris. Apalagi, di era perkembangan media yang begitu pesat, sebaran propaganda dapat dilakukan dengan cara lebih mudah, cepat, dan luas. "Tim yang bertugas melakukan kontra narasi terhadap propaganda negatif," kata Rizaldi di Jakarta, Kamis (17/5/2018). "Jadi, bukan hanya deteksi, tutup situs, bredel pencetaknya, tapi upaya kontra naratif yang konsisten, beragam format, agar mempersempit gerakan-gerakan radikal tersebut," tambahnya. Menurut Politikus Golkar itu, langkah pemerintah membentuk cyber monitoring sejatinya sudah tepat. Namun, dukungan tim kontra narasi itu akan mengoptimalkan langkah pemerintah dalam menanggulangi terorisme. "Ini memerlukan upaya khusus, terorganisir dengan kemampuan intelektual tinggi," tuturnya. Rizaldi mengatakan, dalam praktiknya, propaganda manipulatif jadi cara utama kelompok-kelompok teroris untuk melakukan perekrutan anggota, hingga memobilisasi gerakan-gerakan teror yang bertujuan menggoyang stabilitas negara. "Ini dilakukan dengan propaganda di beberapa segmen masyarakat, dengan doktrinasi pemahaman yang salah tentang agama, pemerintahan, isu ketidakadilan, dan ujaran-ujaran kebencian," jelasnya. [Sumber]