kabargolkar.com, JAKARTA - Ketua Umum Palang Merah Indonesia, Jusuf Kalla menilai, keputusan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk menerapkan PSBB secara ketat selama dua pekan, dan akan dimulai pada 14 September besok harus diikuti semua pihak, karena meningkatnya jumlah kasus positif COVID-19 dalam dua pekan terakhir.

“Untuk PSBB mau tidak mau kita harus ikuti, karena memang faktanya terjadi peningkatan,” kata JK melalui keterangan tertulisnya, Minggu 13 September 2020.

Wakil Presiden di ke-10 dan ke-12 ini menambahkan hal ini harus dilakukan meskipun sebelumnya pemerintah telah melakukan banyak upaya untuk menghadang pandemi COVID-19.

“Dengan segala upaya yang telah kita tempuh dan harapan kita grafiknya akan landai, tapi yang terjadi justru makin naik,” ujarnya.

Karena itu menurutnya, langkah tegas harus diambil untuk mencegah penyebaran terus terjadi, sehingga situasi tidak menjadi lebih berbahaya. Dengan kondisi ini ia berharap pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak saling bertentangan terkait penerapan PSBB tersebut.

Menurutnya pertentangan antara Gubernur Anies dengan beberapa menteri terkait penerapan PSBB di DKI Jakarta disebabkan hanya karena perbedaan metodologi saja. Dan JK mengingatkan, Presiden Joko Widodo telah meminta agar aspek kesehatan diutamakan dalam penanganan pandemi COVID-19.

“Itu hanya soal cara saja, saya baca semalam sampai pagi ini masih rapat untuk bersinergi mengenai itu. Jangan lupa presiden sendiri telah mengemukakan dengan lugas bahwa kesehatan harus diutamakan, jadi saya rasa pemerintah pusat dan provinsi tidak perlu saling bertentangan," jelasnya.

JK mempunyai pandangan yang sama dengan presiden Jokowi, hal utama yang perlu ditangani terlebih dahulu dalam pandemi ini adalah virus COVID-19 itu sendiri. Dan setelah itu baru menangani dampak dari pandemi berupa ekonomi.

“Ketika sebab utamanya hilang maka ekonomi akan lancar lagi. Jadi sebabnya dulu yang diselesaikan,” katanya.