Jakarta, 26 Mei 2026 – Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
(P2MI) memperkuat koordinasi lintas sektor melalui audiensi strategis dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas di Kantor Bappenas, Jakarta. Pertemuan tersebut membahas upaya terpadu untuk meningkatkan kualitas pelindungan pekerja migran Indonesia (PMI) sekaligus memperkuat kompetensi tenaga kerja nasional guna memenuhi kebutuhan pasar kerja internasional.

Menteri P2MI Mukhtarudin hadir didampingi Sekretaris Jenderal Dwiyono, Direktur Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri Dwi Setiawan Susanto, Direktur Jenderal Penempatan Ahnas, Direktur Jenderal Pemberdayaan Fachri, serta Direktur Jenderal Pelindungan Rinardi. Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy didampingi Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Maliki serta Direktur Ketenagakerjaan Nur Hygiawati Rahayu.

Peluang Kerja Global Masih Terbuka Lebar

Dalam pertemuan tersebut, Mukhtarudin mengungkapkan bahwa berdasarkan data Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Siskop2MI) per 25 Mei 2026, tersedia lebih dari 314.000 peluang kerja di 10 negara tujuan penempatan utama, termasuk pada sektor kesehatan.

Meski demikian, tingkat pemenuhan kebutuhan tenaga kerja tersebut masih relatif rendah. Dari total peluang yang tersedia, hanya sekitar 24 persen yang telah terisi.

"Artinya, ada gap sebesar 76 persen yang belum terisi. Ini tantangan sekaligus peluang besar. Permintaan dari luar negeri sangat tinggi, tetapi membutuhkan kompetensi khusus, baik dari segi keahlian maupun penguasaan bahasa,” ujar Mukhtarudin.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan masih adanya ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan pendidikan vokasi dan perguruan tinggi di dalam negeri dengan kebutuhan pasar kerja global.

Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, Kementerian P2MI menggandeng 12 kementerian dan lembaga yang memiliki fasilitas pelatihan dan pendidikan vokasi. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah pengembangan Migrant Center di lingkungan perguruan tinggi. Saat ini, sebanyak 12 perguruan tinggi telah meresmikan pusat layanan tersebut, sementara 15 kampus lainnya sedang mempersiapkan implementasinya.

Pada jenjang pendidikan menengah, integrasi materi terkait migrasi aman, penguasaan bahasa asing, serta keterampilan global juga mulai diperkuat melalui kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler tanpa mengubah kurikulum utama.

Selain itu, Kementerian P2MI turut berkolaborasi dengan Kementerian Sosial melalui program Sekolah Rakyat guna membuka akses pelatihan vokasi bagi masyarakat kurang mampu agar memiliki kesempatan yang lebih besar memasuki pasar kerja internasional.

Fokus pada Perlindungan dan Pencegahan PMI Nonprosedural

Mukhtarudin menegaskan bahwa peningkatan kualitas pelindungan PMI dari hulu hingga hilir menjadi salah satu prioritas utama pemerintah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Upaya tersebut juga mencakup pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Ia menyoroti masih tingginya kasus deportasi PMI dari Malaysia yang terjadi hampir setiap pekan, terutama akibat persoalan dokumen yang tidak lengkap maupun kasus hukum lainnya.

Sebagai bentuk kehadiran negara, pemerintah mengoptimalkan peran 23 Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) serta fasilitas shelter deportan di wilayah perbatasan seperti Nunukan, Batam, dan Pontianak. Fasilitas tersebut difungsikan untuk proses pemulangan, pembinaan, serta pendampingan pekerja migran yang kembali ke tanah air