KabarGolkar.com - Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menanggapi makna kata 'Keumatan' terkait nama koalisi yang terbentuk atas ide Pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab. Koalisi tersebut terdiri dari gabungan Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan dibentuk untuk menuju Pilpres 2019. Makna 'Keumatan' yang diklaim untuk kepentingan umat dan rakyat itu, menurutnya sangat terkesan 'simbolik' mengacu pada sisi keagamaan. Sehingga menurutnya, sebaiknya penggunaan istilah yang tendensius itu tidak digunakan dalam berpolitik. "Jadi, janganlah kita gampang menggunakan istilah-istilah yang tendensius, simbolik keagamaan," ujar Ace, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (5/6/2018). Wakil Ketua Komisi VIII itu pun menyarankan untuk menggunakan istilah kebangsaan dalam melancarkan strategi politik. Karena penggunaan istilah agama sangat sensitif, sedangkan Indonesia merupakan negara yang terdiri dari beragam suku dan agama. "Lebih baik ya pakailah istilah kebangsaan, biar lebih bermanfaat untuk kita," kata Ace. Sementara itu sebelumnya, Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon menilai wajar jika koalisi antara partainya dengan Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sosial (PKS) dinamakan 'Keumatan'. Ia pun menjelaskan bahwa pada dasarnya koalisi tersebut memang dibentuk untuk kepentingan umat atau rakyat. Sehingga menurutnya tidak ada yang aneh dengan nama koalisi tiga partai yang sudah tergabung sejak Pilkada sebelumya itu. Pernyataan tersebut ia sampaikan di Kompleks Parlemen Senayan, pada hari ini. "Saya kira wajar saja (jika namanya Keumatan), karena koalisinya untuk kepentingan umat dan rakyat sepenuhnya," kata Fadli. Wakil Ketua DPR RI itu juga tidak menampik jika partai yang bergabung dalam koalisi tersebut mungkin saja akan bertambah. Ia kemudian menyebutkan dua partai lainnya yang tengah dibidik, yakni Demokrat dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). "Mungkin (partai yang bergabung akan bertambah) sangat mungkin, seperti dengan Partai Demokrat dan PKB," pungkas Fadli. [Sumber]