Kobargolkar.com, Purwakarta - Mak Cicih (78) dilaporkan anak-anaknya ke polisi atas tuduhan pemalsuan data sertifikat tanah. Padahal, sertifikat itu justru diduga hilang akibat dicuri salah seorang anak yang melaporkan dirinya. Berbagai kasus serupa Mak Cicih pun kerap ditemukan di Jawa Barat. Mulai dari kasus Didin Cacing di Cianjur, hingga kasus Rokayah di Garut. Keawaman mereka dalam menghadapi masalah hukum kerap menjadi kendala dalam menjalani prosesnya. Kasus-kasus tersebut jadi alasan untuk Cawagub Jabar Dedi Mulyadi untuk membuat tim advokasi hukum warga kurang mampu. Menurut dia, tim ini akan bekerja mendampingi kasus hukum warga Jawa Barat di berbagai tempat. Hal itu disampaikan oleh mantan Bupati Purwakarta tersebut pada Kamis (7/6/2018). Tepatnya, di kediamannya, Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Purwakarta. “Kasus ini bukan kali pertama saya dan teman-teman tangani. Saya berpandangan, ini tidak bisa terus terjadi. Karena itu, harus ada tim khusus nanti yang mendampingi orang-orang seperti mereka,” jelas Dedi. Selain awam, ketiadaan biaya untuk membayar jasa kuasa hukum seringkali menjadi persoalan tersendiri. Tim ini menurut Dedi, dibiayai oleh insentif anggaran Pemprov Jabar atau anggaran lain yang dimungkinkan. “Terutama warga kurang mampu ya. Artinya, Negara dalam hal ini Pemprov Jabar yang membiayai, biasa APBD atau sumber lain yang tidak melanggar aturan,” katanya. Terkait personalia tim, dia mengaku akan melibatkan para lulusan universitas terkemuka di Jawa Barat. Selain itu, universitas negeri tingkat kabupaten/kota di Jawa Barat pun akan diikutsertakan. “Di Jawa Barat kita punya banyak universitas. Ada Unpad, UI, Unpar, Unpas dan Unisba. Intinya, universitas yang fakultas hukumnya berkembang dengan baik. Di tingkat kabupaten/kota ada Unsil, Unsika, Unigal dan sebagainya,” paparnya. Orientasi para lulusan terbaik itu menurut Dedi diarahkan untuk membela hak-hak orang miskin. Sebagai sarjana hukum, dia merasakan betul perjuangan mengadvokasi warga yang tidak memiliki biaya saat berperkara hukum. “Justru saat ada dalam kondisi itu, banyak pengacara yang malah keluar biaya. Itu indahnya memperjuangan orang miskin. Saya kira, orientasi ini harus diarahkan untuk sarjana hukum fresh graduate,” ungkapnya. (sumarsono)