Kabargolkar.com - Politikus Senior Partai Golkar, Ginandjar Kartasasmita, menyampaikan refleksinya atas proses
transformasi politik dan ekonomi Indonesia, ketika menjadi pembicara dalam launching Golkar Institute, di Jakarta, Selasa (2/2/2021).

Ginandjar menjelaskan, transformasi politik di Indonesia bisa dibagi berdasarkan beberapa fase. Fase pertama adalah nation building di era Bung Karno sebagai pendiri republik. Berikutnya state building di era Soeharto.

"Bung Karno memformalkan apa yang sudah dicetuskan para pemuda saat itu dalam wujud negara. Pada akhir pemerintahan beliau, bisa kita katakan kita sudah satu nation dimana negara tak terbelah dan terbagi. Beliau mengatasi berbagai pemberontakan yang ada. Beliau adalah bapak republik dan bapak bangsa ini secara harfiah," ulas Ginandjar.

Di fase State Building, Soeharto melanjutkan kerja Soekarno dengan membangun negara. Soeharto yang menciptakan sistem dan strukturnya, dan segala sesuatu yang diperlukan untuk memeliharanya.

Di era Soeharto, berkembang kelas menengah akibat kebijakan pemerintahannya. Namun  keberhasilan Orba ini juga jadi awal kejatuhannya. Kelas menengah menjadi kekuatan yang mulai kritis terhadap Orba, yang mengkritisi keterbatasan serta kontrol kebebasan.

"Kritis terhadap berbagai ketertutupan yang menghasilkan berbagai potensi korupsi dan segala macamnya. Pada saat krisis moneter, kekuatan itu sudah terbentuk. Krisis moneter menjadi pemicu dan katalis yang membawa perubahan pemerintahan Orde Baru," ulas Ginandjar.

"Pemerintahnya Pak Harto adalah Pemerintahan Golkar, tak bisa kita katakan tidak. Dalam menyelenggarakan pemerintah itu, Golkar bersama dengan ABRI dan Birokrasi. Semuanya cepat sekali saat itu. Kira-kira sama lah seperti China dan Myanmar sekarang," tambahnya.

Lalu masuk ke era Habibie yang disebutnya era transisi. Dimana kejatuhan sektor ekonomi  di akhir Orba mulai diperbaiki. Pada akhir masa Habibie, ekonomi Indonesia sudah pulih kembali. Bersama itu, terjadi pula proses demokrasi yang dashyat, dengan berusaha mengembalikan UUD 1945 secara apa adanya.

Lalu masuk era Gus Dur yang melanjutkan terus proses liberalisasi. Namun menurut Ginandjar, Gus pernah melakukan kesalahan dengan keputusan membubarkan Golkar, MPR, dan DPR. Lalu digantikan oleh Megawati. Di masa ini, terjadi amandemen UUD 1945, dimana merubah Indonesia secara formal menjadi demokratis. "Masa ketiga presiden inilah masa transisi," imbuhnya.

Lalu masuk ke era SBY, dimana menjadi masa konsolidasi demokrasi. Lalu selanjutnya era Jokowi yang unik, karena yang bersangkutan bukan dari darah biru, namun dari rakyat biasa. "Ini tipologi kepemimpinan Indonesia," imbuhnya.

Terkait pembangunan ekonomi, upayanya sudah dimulai sejak merdeka tahun 1945. Di awal kemerdekaan, banyak rencana pembangunan tak bisa dilaksanakan.

"Cuma semuanya banyak tidak berjalan karena kita sibuk melawan Belanda hingga pemerintahan daerah," kata Ginandjar.

Lalu hal itu banyak diubah di era Soeharto yang melaksanakan transformasi perekonomian dengan strategi trilogi di era awal yakni 'stabilitas, pertumbuhan, dan pemerataan'.

"Tapi di tahap kedua menjadi pertumbuhan, pemerataan, dan stabilitas