yang terdepan adalah pemerataan, diikuti pertumbuhan, dan stabilitas," bebernya.

Selanjutnya muncullah fase reformasi yang terjadi hingga saat ini dengan pendekatan sentralistis menjadi desentralisasi, peranan negara digantikan swasta dan masyarakat. Pertanyaan berikutnya, kata Ginandjar, bagaimana selanjutnya ke depan? Menurutnya, optimisme sangat tinggi hingga pada tahun 2019 lalu.

Di era Jokowi, GDP Indonesia menjadi 16 terbesar di dunia, kemiskinan ditekan jadi single digit, dan pengangguran 5-6%. Namun semuanya harus berubah karena pandemi Covid-19, yang disebutnya sebagai disrupsi.

"Jadi apapun perencanaan yang sudah ada, harus dipikirkan kembali," kata Ginandjar.

Menurutnya, proses vaksinasi Covid-19 akan menjadi game changer yang akan mengembalikan Indonesia ke jalur kemajuan. Vaksinasi akan memberi rasa aman ke masyarakat dan berdampak baik ke ekonomi.

Jika vaksinasi adalah game changer, maka driver atau pengarah pertumbuhan adalah kebijakan ekonomi. Yakni bagaimana menciptakan suasana dimana ekonomi bisa segera tumbuh kembali. "Banyak yang bisa dilakukan, tetapi yang paling utama dan jadi modal kita adalah UU Cipta Kerja. Ini lah driver-nya. Ini yang menghilangkan berbagai hambatan, meningkatkan produktivitas, hingga meningkatkan peluang kerja," kata Ginandjar.

Dia memberi catatan, kebijakan ekonomi nasional itu harus dibangun tidak boleh semata-mata mengejar pertumbuhan. Tetapi pertumbuhan ekonomi inklusif. "Inklusif yang bukan basa basi, bukan slogan," imbuhnya.

Kedua, ekonomi nasional harus makin menyesuaikan dan memanfaatkan perkembangan teknologi. Ketiga, meningkatkan kualitas demokrasi yang mewujudkan good governance, memastikan desentraliasi yang tingkatkan kesejahteraan daerah, mengatasi masalah korupsi, dan mengatasi masalah kesenjangan pendapatan hingga kesempatan antarjender. 

"Harusnya yang didesentralisasi bukan hanya fiskal dan politik, namun juga korupsinya. Dan yang utama dari desentralisasi adalah semangat pemimpinnya," pungkas Ginandjar.